Dana Penguatan Jaringan Web Pemprov Digunakan Biayai Kunjungan Menteri

Ambon-Dana Penguatan Jaringan web Maluku pro.go.id yang dikerjakan oleh PT. Bintang Timur Teknologi diketahui sebagian digunakan  untuk membiayai kunjungan menteri di Ambon.

Akibat penggunaan dana tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Maluku menunda melakukan pembayaran jasa pekerjaan  yang dilakukan oleh PT Bintang Timur Teknologi.

Hal ini disampaikan Direktur PT. Bintang Timur Teknologi, Abdul Musani, saat memberikan keterangan dipersidangan kasus korupsi dana grand design master plan E-Government dan penguatan jaringan web maluku.pro.go.id tahun anggaran 2015, dengan tersangka mantan Kepala Dinas Kominfo, Ibrahim Sangadji, yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (13/10).

Dalam kesaksiannya, Abdul Musani mengakui jika pembayaran proyek yang dikerjakan dengan besaran dana Rp.675 juta sesuai kontrak, awalnya berjalan lancar.

Pembayaran per bulan Rp. 56 juta tidak berjalan sesuai kesepakatan kontrak, bahkan sisa pembayaran tiga bulan terahir tidak dibayarkan karena Kepala Dinas beralasan dana tersebut dipakai untuk keperluan kunjungan Menteri ke Ambon. Pembayaran sisa tiga bulan baru dilunasi pada bulan  November 2016 setelah kasus ini terungkap dan   diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.

Sidang dipimpin Samsidar Nawawi sebagai hakim ketua didampingi Christina Tetelepta dan Bernard Panjaitan sebagai hakim anggota, menghadirkan saksi masing-masing Direktur PT Bintang Timur Teknologi Abdul Musani dan Jean Vera Marentek  ASN pada Dinas Kominfo Maluku.

Dalam kesaksiannya, Abdul Musani juga mengakui jika proyek yang dikerjakan dengan besaran dana Rp.675 juta sesuai kontrak tidak dilakukan melalui tender tetapi penunjukan langsung atas iniasitif Kepala Dinas Ibrahim Sangadji dan Eriny Sopalatuw selaku pejabat PPTK.

Dalam proyek penguatan jaringan web maluku.pro.go.id tahun 2015, PT Telkom sebagai pihak penyedia layanan jaringan WiFi merasa dirugikan. Saat itu, PT. Telkom selama tiga bulan terakhir, belum menerima pembayaran senilai Rp. 168 juta dari pihak ketiga yakni PT. Bintang Timur selaku rekanan.

Seperti diketahui, tahun anggaran 2015, Dinas Kominfo Maluku mendapatkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 1,568 miliar untuk pembuatan grand desain master plan e-Government dan penguatan jaringan web Maluku Pro.go.id.

Anggaran tersebut terdiri dari kegiatan pembuatan grand desain masterplan e-Government sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp. 749,6 juta dan penguatan jaringan web maluku.pro.go.id sebesar Rp. 818,525 juta, realisasi anggarannya mencapai Rp. 1,533 miliar.

Selanjutnya bendahara pengeluaran, Megy Leonora Lekatompessy melakukan pencairan anggaran kegiatan pembentukan grand desain master plan sebesar Rp. 715,388 juta dan kegiatan penguatan jaringan web sebesar Rp. 818,268 juta.

Kenyataannya terdakwa Ibrahim Sangadji selaku kuasa pengguna angaran telah melakukan penyimpangan terjadap alokasi anggaran untuk dua kegiatan tersebut.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *