DPRD Maluku Terima Perubahan Plafon Anggaran RAPBD Maluku 2017

Ambon-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menerima perubahan plafon Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 300 miliar lebih.

Perubahan plafon anggaran karena adanya perubahan anggaran untuk pembiayaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk perhelatan Pemilihan kepala Daerah (Pemilukada) 2018.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Sekretrais Daerah Maluku Hamin Bin Tahir dan jajaran Forkopimda Maluku menghadiri paripurna tersebut.

Paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw berjalan tanpa ada interupsi anggota DPRD.

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahubrua mengatakan, paripurna ini dilaksanakan setelah DPRD Maluku bersama pemerintah provinsi membahas perubahan plafon anggaran untuk membiayai  beberapa agenda penting pentahapan pilkada, penataan kelembagaan UPTD dan lainnya.

Sahuburua mengatakan dengan adanya perubahan tersebut maka terjadi penyesuaian arah kebijakan alokasi anggaran.

Seperti dketahui pemerintah provinsi Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp. 275 miliar untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang disepakati lewat mediasi komisi A DPRD Maluku.

Dari total dana yang disepakati antara pihak penyelenggara pemilu dengan Badan Anggaran pemprov, KPU mendapatkan jatah Rp. 200 miliar dan sisanya Rp. 75 miliar untuk Bawaslu.

Kesepakatan ini diambil setelah beberapa kali dilakukan rapat mediasi oleh komisi A bersama KPU dan Bawaslu dengan tim anggaran eksekutif karena tidak adanya kata sepakat atas usulan anggaran pilkada yang tidak rinci.

Usulan anggaran disepakati sebesar Rp. 275 miliar untuk KPU dan Bawaslu, realisasi pencairannya akan dilakukan dalam dua tahap yakni sebagian masuk APBD Perubahan 2017 dan sisanya masuk alokasi APBD murni tahun 2018.

Sebelumnya pemerintah provinsi Maluku telah mencairkan dana pilkada langsung 2018 tahap pertama sebesar Rp. 15 miliar tanpa melalui proses paripurna DPRD.

Pencairan ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *