Gaji Guru Honorer Masih Ditanggulangi Sekolah Asal

Ambon – Anggota komisi D DPRD Maluku, Ramly Mahulette mengatakan, anggaran pemerintah provinsi Maluku belum bisa membiayai tambahan guru honorer yang dialihkan dari 11 kabupaten/kota, sehingga masih menjadi tanggungjawab sekolah asal mereka.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja komisi D DPRD Maluku dipimpin Saadiyah Uluputy dengan pimpinan bersama anggota komisi V DPRD Provinsi Riau yang melakukan studi banding ke Maluku.

Berdasarkan laporan dan penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selaku mitra komisi, terdapat sekitar 210 SMA dan 110 SMK di kabupaten/kota.

Maka dari sisi pembiayaan APBD untuk pembayaran dana BOS dari semua sekolah tiap tahun dianggarkan Rp40 miliar lebih, kemudian tenaga honorer yang di SK-kan dengan Kadis Dikbud provinsi setiap tahun dari jumlah 1.530 orang.

Menurutnya,jika berpatokan pada UUD 1945, maka anggaran pendidikan adalah 20 persen tetapi faktanya hanya setengah dari jumlah tersebut.  

Ramly menambahkan, guru honorer dari 11 kabupaten/kota berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 saja angkanya 2.900 orang, jika dikalkulasi maka diperlukan tambahan Rp50 miliar. Hal ini telah dibahas dengan Dikbud tetapi belum ada respons balik dari pemprov.

Oleh karena itu, yang baru berjalan dari pengalihan kewenangan sesuai UU tersebut adalah penyesuaian pembayaran gaji guru SMA/SMK, kemudian guru honorer 1.530 orang sudah rutin tiap tahun anggaran berjalan dan dari kabupaten/kota sebanyak 2.900 orang, sementara masih tetap menggunakan sistem pembayaran honorer dari masing-masing sekolah.

Soal pelimpahan aset, kata Ramly, hal ini juga belum didiskusikan lebih lanjut. Mengurus pembayaran gaji penyesuaian setiap bulan dari 1 Januari sampai sekarang masih ada keterlambatan sampai jelang tanggal 10 bulan berjalan.

Kemudian untuk masalah infrastruktur, daerah masih dibantu DAK dari kementerian dan tahun ini Maluku mendapatkan alokasi dana sebesar Rp84 miliar lebih dan ini bisa membantu sesuai keterbatasan APBD Maluku untuk membiayai infrastruktur.

Sementara itu, soal multimedia masih menjadi jadi hambatan penting karena propinsi Maluku dari segi karakteristik pulau-pulau yang dihubungkan dengan laut, makanya dari jumlah SMA dan SMK yang julahnya 300-an, Ujian Nasional 2017 untuk 200 lebih SMA hanya baru 13 sekolah yang siap melaksanakan UN berbasis komputer secara mandiri.

Sementara sekolah yang lain masih borongan atau bergabung dengan sekolah yang IT-nya sudah bagus.

Ramly menambahkan, dalam rapat kerja beberapa kali dengan Dikbud provinsi, belum ada penjelasan konkrit soal peneyerahan aset dari pemkab/pemkot ke provinsi terkait gedung maupun faislitas lain dan soal status tanah.

Pengaruh pilkada menurutnya juga berdampak pada soal pendirian sekolah baru terutama SMA/SMK di kecamatan serta desa.

Ramli menjelaskan, status tanah dari SMA/SMK masih menjadi milik masyarakat yang peduli terhadap kepentingan sekolah, karena warga berinisiatif dengan pemda, tokoh adat dan tokoh agama memberikan lahan yang sifatnya sementara untuk kepentingan pendidikan.

Sedangkan yang sudah menjadi aset pemda hanya SMA/SMK di pusat kabupaten dan kota tetapi di desa-desa atau tingkat kecamatan belum diselesaikan dan tetap menjadi milik masyarakat.(DMS-Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *