Hakim Menangkan Praperadilan Mantan Bupati Jacobus Puttileihalat

Ambon-Putusan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Jacobus F Puttileihalat jadi tamparan keras bagi Kepolisian. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Ambon Esau Yorisetouw mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan membatalkan status tersangka yang ditetapkan oleh Ditreskrumsus Polda Maluku terhadap Puttileihalat.

Penetapan tersangka kepada yacobus F Puttileihalat adalah tidak sah, karena menurut pertimbangan hakim sebelumnya mantan Ketua DPD Partai Demokrat tersebut belum pernah dimintai keterangan tetapi dilakukan penetapan berdasarakan keterangan para saksi yang diperiksa atas kasus dugaan korupsi dana Iklan dan  publikasi tahun 2014 yang menjerat  terdakwa Rio Khormein Amsyah dan Petrus Erupley selaku bendahara pengeluaran.

Banyak pertimbangan hakim dalam memutus gugatan itu. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.Esau sependapat bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Selain itu, pada inti pertimbangan putusan, hakim sependapat bahwa penetapan Jacobus Puttileihalat sebagai tersangka dana iklan dan publikasi belum disertai dua alat bukti.

Dasar pernyataan tersebut adalah fakta bahwa Puttileihalat belum dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah menjalani pemeriksaan itulah, terbit sprindik penetapan Mawardi sebagai tersangka.

Hakim menilai hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP juncto pasal 30 UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI. Karena penetapan status tersangka oleh kejaksaan itu tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup.

Putusan tersebut jelas membuat tim kuasa hukum puas. tim kuasa hokum menyatakan putusan hakim sangat adil. Sebab, sejak awal pihaknya memang menilai bahwa penetapan tersangka atas Puttileihalat tidak benar.

Bahwa penetapan tersangka harus didahului perintah penyidikan untuk menemukan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Seperti diketahui ,mantan  Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat tidak menerima ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi tahun 2014. Jacobus Putileihalat (Pemohon) melalui tim kuasa hukumnya Anthoni Hatane CS, melakukan praperadilan terhadap Ditreskrimsus Polda Maluku (termohon).

Sejak sidang perdana praperadilan yang digelar, Jumat (15/12) hingga sidang ketiga, Selasa (19/12), baik kuasa hukum pemohon dan termohon sama-sama ngotot membuktikan kebenaran.

Dalam sidang ketiga pada Selasa, (19/12) yang dipimpin Esau Yorisetouw sebagai hakim tunggal, kuasa hukum pemohon memperlihatkan dan menyerahkan 19 bukti

Kuasa hukum pemohon menilai penetapan terhadap klienya  sebagai tersangka oleh Direskrimsus Polda Maluku tidak berdasar karena Jacobus Putileihalat belum pernah diperiksa dalam kasus  dugaan korupsi dana iklan dan publikasi tahun 2014.

Sementara termohon dalam hal ini Ditreskkrimsus Polda Maluku melalui Kompol  Edy Tethol cs menyerahkan 55 berkas bukti, baik surat pemanggilan  maupun surat penetapan sebagai tersangka dan bukti lainya.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengklaim penetapan eks Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi tahun 2014 adalah sah, dan tidak cacat hukum.

Kasus yang menyeret mantan Bupati SBB ke pusarandugaan korupsi  muncul, setelah JPU membacakan dakwaan Rio Khormein Amsyah dan Petrus Erupley sebagai terdakwa pada siding yang digelar (24/11) lalu.

Dalam dakwaannya, JPU Kejati Maluku, Ekhart Hayer mengungkapkan,  berdasarkan bukti diketahui bahwa terdakwa Rio Khormein Amsyah selaku bendahara telah menyerahkan uang sebesar Rp 473.350. 000.000 secara bertahap sebanyak 40 kali kepada 27 penerima dengan nilai berfariatif  atas perintah Jacobus Puttileihalat yang saat itu menjabat Bupati SBB.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *