Paripurna Penetapan Ranperda Diwarnai ” Walk Out”

Ambon – Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi terhadap tujuh Raperda yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) diwarnai aksi walk out dari empat anggota fraksi Demokrat.

Antara yang memantau jalannya rapat paripurna tersebut, Senin siang melaporkan, aksi walk out itu terjadi akibat ketua fraksi Demokrat Rio Tamaela meminta interupsi namun tidak diberikan kesempatan oleh Ketua DPRD Kota Ambon Jammes Maatita yang memimpin rapat tersebut.

Akibatnya, Rio Tamaela meminta semua anggota fraksi Demokrat untuk meninggalkan ruang sidang.

Aksi itu membuat rapat paripurna terhenti sejenak, namun atas persetujuan bersama dari delapan fraksi yang lain rapat dilanjutkan kembali.

Ketua Fraksi Demokrat Rio Tamaela yang dikonfirmasi terkait aksi meninggalkan ruang sidang mengatakan dirinya merasa percuma ikut sidang bila tidak diizinkan berbicara.

“Ini rapat paripurna, kita anggota punya hak untuk interupsi terkait hal-hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serius,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setelah rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Jammes Maatita, kemudian ada interupsi dari Ketua Badan Kehormatan (BK) yang meminta anggota dewan yang diundang untuk berangkat bersama dengan tim dari Pemerintah Kota Ambon ke Belanda sebaiknya tidak ikut sebab tidak ada agenda dan tujuan untuk ke sana.

“Nah, guna mendukung usulan dari Ketua BK maka saya interupsi namun tidak diijinkan oleh Ketua DPRD, dengan demikian sebaiknya kita tinggalkan ruang sidang saja, untuk apa kita di dalam tetapi tidak diijinkan untuk berbicara,” ujarnya kesal.

“Sebenarnya tadi saya juga mau katakan bahwa tidak perlu berangkat ke Negeri Belanda sebab substansinya tidak jelas, tidak ada agenda, dan tujuannya ke sana untuk apa saja, sementara tugas-tugas DPRD Kota Ambon masih ada yang belum tuntas,”tambahnya.

Jusuf Latumeten Ketua BK DPRD Kota Ambon yang juga bertindak selaku Sekretartis fraksi Demokrat yang dikonfirmasi mengakui, kalau aksi walk out yang dilakukan Ketua fraksi Demokrat itu karena tidak diijinkan untuk menyampaikan sikap politik fraksi Demokrat.

“Pada hal kita menyadari bahwa paripurna ini semua anggota punya hak untuk berbicara yang didalamnya adalah fraksi,” ujarnya.

Karena itu membuat sikap Ketua fraksi Demokrat memilih keluar dari dalam ruang sidang tinggalkan paripurna, itu berarti bukan lalu tidak menyetujui hasil pembahasan tujuh Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda.

“Fraksi Demokrat dalam kata akhir fraksi di hari ini sudah nyatakan sikap untuk memberikan dukungan dan menyetujui, hanya saja tidak diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Ketua fraksi Demokrat akhirnya memilih untuk keluar,” ujarnya.

Jusuf mengatakan, sebenarnya persoalan pertama datang dari dirinya selaku Ketua BK yang meminta anggota DPRD Kota Ambon tidak pergi ke Belanda tanpa tujuan jelas.

“Untung ruginya apa pergi ke Negeri Belanda, dan kalau tidak salah ada 11 orang anggota DPRD Kota Ambon yang akan berangkat, masing-masing sembilan orang ketua fraksi dan dua anggota lainnya yang saya sendiri belum tahu persis siapa saja,” kata Jusuf.

Tindakan ini, lanjutnya, dipandang sangat perlu oleh Ketua BK untuk meminta kepada teman-teman anggota yang akan berangkat ke Negeri Belanda untuk berpikir sebab masih banyak tanggungjawab DPRD dan Pemerintah Kota Ambon terkait dengan persoalan masyarakat.

“Katakan saja persoalan tanah longsor di kawasan SMP Neg 1 sampai hari ini belum diselesaikan, sebab mereka melakukan kegiatan belajar mengajar tetapi dengan hati yang kecewa bercampur was-was,” ujarnya.

“Masih banyak lagi masalah yang harus diselesaikan, termasuk lembaga pendidikan lain di kawasan Kebun cengkih Desa Batumerah yang hingga kini belum terselesaikan,” tambahnya.(DMS-Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *