Parpol Diminta Tertib Administrasi Keuangan

Ambon-Sekretaris Kota (Sekot) Ambon Anthony Gustav Latuheru meminta kepada partai politik (parpol) dalam menjalankan peran dan fungsinya, mempunyai hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan di bidang politik.

Hal ini dikatakan Sekot Anthony Latuheru saat sosialisasi verifikasi administrasi penyaluran pertanggungjawaban dan pemeriksaan bantuan keuangan kepada partai politik, Senin (23/10).

Ia menyatakan, salah satu hak partai politik terkait dengan keuangan yaitu memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Latuheru mengakui, saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Selain itu, banyak pula partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Padahal, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana , sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Oleh karena itu dalam pengelolaan bantuan keuangan yang diterima, partai politik berkewajiban membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang di terima dan terbuka kepada masyarakat. Juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anthony menegaskan, setiap parpol harus tertib perhitungan besaran bantuan, penganggaran dalam APBD, pengajuan bantuan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran bantuan, penggunaan dan tertib pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Sesuai Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dirasa penting karena pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang juga bersih, transparan dan akuntabel.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *