Warga Desa Kulur Saparua Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Ke Kejati Maluku

Ambon-Warga Desa Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, yang menamakan diri Forum Bersama Masyarakat Kulur (FBMK), Rabu (11/10) mendatangi gedung kejaksaan Tinggi Maluku untuk melaporkan dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa  (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016-2017.

Dalam laporanya, Pejabat Sementara Desa Kulur M Basir Litiloly, Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR) Abdullah Saihatu dan Ketua Saniiri Jabarti Tuahuns diduga telah melakukan penyelewengan ADD maupun ADD 2016-2017.

Menurut laporan FMBK terjadi penyimpangan pengelolaan ADD seperti bantuan dana kelompok untuk 25 kelompok tani (Poktan) sebesar Rp25. juta untuk lima Poktan terdiri dari 25 orang dimana-masing-masing orang mendapatkan Rp600 ribu,  1 buah linggis dan i buah parang atau golok.

Untuk dana usaha mikro dari total anggaran Rp.42 juta untuk 21 orang, yang seharusnya menerima Rp.2 juta, ternyata dalam pencairanya per orang hanya diberikan Rp.1,700.000, dengan alasan Rp.300 ribu dipotong untuk pajak.

Tuhulele mengatakan, indikasi penyelewengan diduga juga terjadi program bantuan pengadaan anakan cengkih sebanyak 10.000 anakan dengan besaran anggaran Rp.180 juta.

Berdasarakan penelusuran FBMK kepada pihak-pihak penyedia anakan cengkih di Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, diketahui satu anakan cengkih dibeli seharga Rp6000, padahal yang dianggarkan melalui ADD satu anakan cengkih Rp18 ribu.

Menurut Tuhulele, total anakan cengkih yang diterima masyarakat sebanyak 6000 anakan atau Rp.115 juta. Anakan cengkih yang didatangkan berkualitas rendah sehingga sebelum dibagikan banyak yang mati.

Penyelewengan juga diduga terjadi pada pos anggaran pemakian alat berat  untuk penggsuran jalan produksi atau jalan tani sebesar Rp25 juta untuk 16 hari. Dalam kenyataanya pekerjaan menggunakan alat berat hanya dilalukan selama 9 hari .

Tuhulele mensinyalir, terjadi mark up data dan anggaran khusus untuk usaha mikro yang sebelumnya dialokasikan untuk 21 penerima dengan total Rp42 juta ternyata dalam rapat musyawarah disampaikan jika usaha mikro, anggaran yang dikucurkan bukan lagi Rp42 juta untuk 21 penerima tetapi sudah bertambah menjadi 41 penerima dengan total anggaran Rp.82 juta.

Ia menjelaskan, dalam praktek seluruh anggaran yang seharusnya dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat melalui Baliho tidak dilakukan, termasuk RAP dengan berbagai item pekerjaan serta realisasinya.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *