15 Miliar Dicairkan, Tuhepaly Minta Ketua DPRD Maluku Ambil Sikap

Ambon – Anggota Komisi A DPRD Maluku, Darul Kutny Tuhepaly minta pimpinan legislatif mengambil kebijakan politik untuk memutuskan pencairan anggaran kepada KPU dan Bawaslu melalui rapat paripurna DPRD.

Tuhepaly mengatakan, anggaran sebesar Rp 205 miliar untuk KPU dan Bawaslutelah disetujua, hanya  saja pencairan tahap pertama sebesar Rp 15 miliar oleh KPU dilakukan tanpa ada paripurna dewan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD penutupan masa persidangan III tahun sidang 2017 dan pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2017/2018 dipimpin wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw.

Menurut Tuhepay, bila tidak diambil sikap politik untuk diparipurnakan maka akan menjadi masalah besar bagi lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Richard Rahakbauw menyatakan, saat ini ketua DPRD masih berada di luar daerah sehingga sehingga hal tersebut belum dapat dibahas lebih lanjut.

Tetapi menurut Rahakbauw, pencairan anggaran KPU tahap pertama ini tidak ada masalah.

Richard mengatakan, berbagai agenda kegiatan yang telah dirancang untuk dilaksanakan selama masa sidang III tahun sidang 2017 secara maksimal telah dilaksanakan oleh dewan.

Komitmen yang ditunjukan oleh seluruh anggota DPRD dalam menyelesaikan berbagai agenda kerja memberikan bukti bahwa secara kelembagaan, dewan senantiasa berupaya maksimal melaksanakan tugas dan fungsi demi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Maluku. (DMS-Antara)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *