Ambon, Maluku (DMS) – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Ambon sepanjang musim hujan ini menyebabkan sedikitnya 324 kejadian banjir dan tanah longsor, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon. Dari jumlah tersebut, tanah longsor mendominasi sebagai dampak utama.
Wilayah rawan longsor berada di Kecamatan Sirimau dan Leitimur Selatan karena merupakan kawasan perbukitan.
Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Novita Berhitu, yang dikonfirmasi DMS Media Group, Rabu (25/6) mengungkapkan, dominasi tanah longsor terjadi karena sekitar 80 persen masyarakat telah melakukan alih fungsi lahan, mengubah kawasan penghijauan menjadi pemukiman padat.
Situasi ini diperburuk oleh ketidakseimbangan antara kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan.
Dijelaskan, akibat bencana ini, tercatat 37 unit rumah mengalami kerusakan berat, terutama di Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, sehingga 39 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari longsor susulan.
Selain itu, longsor juga terjadi di Desa Soya dan Desa Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, yang menyebabkan satu korban jiwa.
Di Kecamatan Nusaniwe, dua warga meninggal dunia akibat pohon tumbang di Kelurahan Batu Gantung dan Desa Amahusu.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menyatakan bahwa pihaknya terus menyalurkan bantuan logistik untuk korban terdampak serta melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin meluas.
Frits mengimbau warga kota Ambon senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran pembuangan air, serta menghindari area rawan longsor.
Ia juga meminta warga untuk secara mandiri memangkas pohon-pohon besar di sekitar rumah jika dianggap berpotensi membahayakan saat cuaca ekstrem.
warga yang terdampak bencana dminta untuk segera melaporkan kejadian ke BPBD Ambon guna mendapatkan bantuan yang diperlukan.
Diketahui Cuaca ekstrem kembali melanda wilayah Ambon dan sekitarnya. Hujan deras yang turun sejak 20 Juni menyebabkan banjir dan longsor di banyak titik, bahkan menelan korban jiwa.
Ratusan rumah warga terendam, akses jalan terganggu, dan infrastruktur nyaris lumpuh. Situasi ini bukan peristiwa baru melainkan peringatan lama yang kembali datang.
Kondidi ini mengharuskan Pemerintah mengambil kebijakan menata ulang wilayah rawan bencana, banjir dan longsor untuk meminimalisir damaph dari kejadain yang sama.
Penanganan pascabencana harus dirancang bersama dengan strategi pencegahan yang berkelanjutan melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan terutama warga terdampak.
Sudah saatnya pemerintah, khususnya di wilayah Maluku, menjadikan data dan peringatan BMKG sebagai dasar kebijakan, bukan sekadar informasi yang diabaikan.
Bencana memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa dikurangi secara signifikan jika mitigasi dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.DMS