Berita Maluku Tengah, Masohi – Salah satu agenda penting di masa Sidang II Tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, adalah pembahasan sisa Rancanagan Peraturan Daerah (Ranperda).
“Dari sebanyak 36 Ranperda yang masuk dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) baru diselesaikan sebanyak tujuh Ranperda dan sudah ditetapkan sebagai Peraturan Derah (Perda)’kata Ketua DPRD Maluku Tengah Fatza Tuankotta.
Penutupan Masa Sidang Pertama (I) DPRD Maluku Tengah berhasil menuntaskan Tujuh Ranperda.
Tujuh Ranperda itu diantaranya yaitu Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Ranperda tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Kabupaten Maluku Tengah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ina Kabupaten Maluku Tengah dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Tengah.
Tuankotta menjelaskan, pembahasan sisa Ranperda dibagi dalam beberapa komisi. “Memang ada sedikit keterlambatan, karena ada agenda lain yang dharus diselesaikan oleg anggota DPRD yang lain, tetapi kami optimis bisa diselesaikan karena Ranperda telah disampaikan ke Komisi untuk dibahas”jelas Politisi Partai Nasdem itu.
Sekretraiat DPRD menjadwalkan tiga agenda persidangan masa sidang II Taun 2021 secara virtual dan terpisah.
Paripurna ke VII dalam masa sidang II tahun sidang 2021 digelar dengan agenda Penyampaian kata Akhir Fraksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020, Sekaligus Penetapan persetujuan.
Sementara itu Paripurna ke VIII masa sidang II tahun sidang 2021, digelar dengan agenda penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2021.
Rapat Paripurna ke – IX masa sidang II tahun 2021, dengan agenda kata Akhir Fraksi atas Laporan Pembahasan Ranperda 2021 sekaligus penetapan dan pengesahan.
Sebelumnya Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah, Tahun 2020 diwarnai kericuhan.
Sejumlah anggota DPRD dari beberapa fraksi di dewan itu mengamuk dan nyaris mencekik Wakil Ketua DPRD Demi Hattu.
Demi Hattu di kecam karena dianggap tidak menghormati anggota dewan saat menyampaikan saran dan pendapat.
Sukri Wailissa anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), naik pitam dan mengamuk sambil menarik kerah baju Wakil Ketua DPRD itu. Demi Hattu juga dihujani kata-kata tidak pantas.
Beberapa anggota dewan juga turut melampiaskan emosi mereka kepada Wakil Ketua DPRD, lantaran dinilai tidak fair membatasi hak bicara anggota dewan.
Sejumlah anggota dewan melerai agar tidak sampai berlarut. Kericuhan itu tidak berlangsung lama dapat diselesaikan secara baik.
Diketahui Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Maluku Tengah Tahun 2020 diterima oleh tujuh dari delapan fraksi DPRD Maluku Tengah, meski dengan sejumlah catatan.
Fraksi yang menerima LPJ yaitu Fraksi Nasdem, Gerindra, Demokrat, PDIP, Fraksi Gabungan (PAN,PKS,PPP) dan Fraksi PKB.
Fraksi (Golkar-PSI) menolak menerima LPJ APBD 2020 karena dinilai Pemkab Maluku Tengah, tidak transparan dalam mengelola anggaran COVID-19 maupun sejumlah proyek pembangunan di daerah itu.DMS
