Berita Malteng,Masohi – Anggota DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa meradang pasalnya dana aspirasi selama dua tahun tidak diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Maluku tengah.
Dalam Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tengah Tahun 2021, Senin (11/04) pada, Ruhunussa mempertanyakan alasan tidak diakomodirnya dana reses yang akan dipakai untuk kepentingan masyarakat.
Padahal dimasa dirinya menjadi Pimpinan Dewan periode lalu tidak pernah terjadi pemotongan dana aspirasi tersebut. Dan baru periode ini setelah dirinya terpilih kembali sebagai anggota DPRD dana yang diperjuangkan bagi konstituennya sudah dua tahun tidak diakomodir Pemda Maluku Tengah.
Menurutnya dana aspirasi merupakan kewajiban Pemda untuk mengakomodir, pokok pikiran anggota dewan karena dana aspirasi digunakan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai usulan yang didapat saat anggota DPRD melakukan reses ke dapil masing-masing.
Politisi Gerindra ini menyebutkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ini juga ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Diketahui dalam Paripuran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2021 yang disampaikan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, mayoritas Fraksi di DRPD menerima LKPJ tersebut.
LKPJ tersebut nantinya akan dibahas oleh Komisi-Komisi dan mitra Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan sejauh mana realisasi program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD 2021.DMS