KPK tahan Lukas Enembe, tapi masa penahanan ditangguhkan ‘karena kondisi kesehatan’

Lukas sebelumnya dibawa oleh penyidik KPK ke RSPAD Gatot Subroto begitu tiba di Jakarta pada Selasa (10/01) malam untuk diperiksa.

Sebelum ditangkap, Lukas mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan sakit.

“Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di RSPAD. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan namun pada prinsipnya setelah seluruhnya selesai kami akan segera memeriksa saudara LE,” ujar Firli.

Terkait permintaan pengacara agar Lukas dirawat di Singapura, Firli mengatakan, “Sampai hari ini saya meyakini kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita sudah cukup memadai”.

Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan keuangan pemerintah daerah Papua dibekukan sementara, setelah Gubernur Lukas Enembe ditangkap sebagai tersangka korupsi.

“Sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di-freeze, melalui PPATK, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu,” kata Menkopolhukam Mahfud MD kepada wartawan, Rabu (11/01).

Selain itu, Menteri Mahfud MD juga menyerukan kepada pihak yang ia sebut “yang lain-lain” agar tidak melakukan langkah pengrusakan setelah penangkapan Lukas.

“Hukum akan ditegakkan pada siapa pun tanpa pandang bulu,” katanya.

Mantan Ketua hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menjelaskan alasan penangkapan Lukas Enembe yang ia sebut “terlambat”.

Mahfud MD mengaku bertemu dengan Ketua KPK, Firli Bahuri pada Kamis (05/01).

Saat itu mereka membahas terkait dengan rencana penangkapan Lukas yang awalnya dilaporkan sedang menjalani perawatan karena sakit.

Namun kenyataannya, kata Mahfud MD, Lukas tetap melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, seperti meresmikan gedung.

“Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas Enembbe dtangkap,” katanya.

Menurut KPK, Lukas terlibat memenangkan perusahaan tertentu dalam sejumlah proyek infrastruktur di Papua, salah satunya proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Tabi Bangun Papua (TBP).

Direktur PT TBP berinisial RL, yang juga telah menjadi tersangka, disebut telah bertemu dan memberikan sejumlah uang kepada Lukas dan beberapa pejabat provinsi Papua sebelum proses pelelangan berlangsung.

PT TBP kemudian memenangkan tiga proyek yakni peningkatan Jalan Entrop Hamadi senilai Rp14,8 miliar, rehab sarana prasarana penunjang PAUD integrasi senilai Rp13,3 miliar, dan proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri senilai Rp12,9 miliar.

“Penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi tersangka RL, yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat, adanya pembagian persentase fee proyek mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai Pph dan Ppn,” jelas Firli.

Sebelum dan setelahnya, LE juga diduga sudah menerima uang sebesar Rp1 miliar dari RL.

Selain itu, ada pula pemeberian lain sebagai gratifikasi yang berdasarkan bukti yang ada sejauh ini, nilainya mencapai Rp10 miliar.

KPK juga telah menyita aset-aset lukas berupa emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah senilai Rp4,5 miliar. KPK juga memblokir rekening dengan nilai Rp72,6 miliar.

Firli mengatakan Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Jayapura yang berlokasi di dekat bandara pada Selasa (10/1), setelah selama ini gubernur Papua itu “tidak kooperatif”.

Sebelum penangkapan, Firli mengatakan bahwa KPK menerima informasi bahwa Lukas Enembe akan meninggalkan Jayapura dan akan menggunakan pesawat udara yang akan menuju Tolikara.

KPK juga mendengar informasi bahwa LE akan ke luar negeri.

“Tentu seluruh informasi kita tindak lanjuti, itu menjadi mahal informasi itu dan kita lakukan penangkapan terhadap saudara LE,” kata Firli.

Setelah ditangkap, Lukas dibawa ke Markas Brimob Polda Papua untuk diperiksa. Lukas lalu dibawa ke Jakarta.

Begitu tiba di Jakarta pada Selasa malam, penyidik membawa Lukas ke RSPAD Gatot Subroto untuk diperiksa kondisi kesehatannya.

Sebelumnya, polisi telah menangkap 19 orang yang diklaim melakukan kericuhan di Bandar Udara Sentani dan di dekat Mako Brimob saat KPK menangkap Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Polda Papua juga berjanji menyelidiki prosedur penanganan kericuhan tersebut yang mengakibatkan satu orang pendukung Enembe meninggal dunia.

“Karena ada yang meninggal, saya sudah memerintahkan kepada Kabid Propam dan Direskrimum untuk segera melakukan penyelidikan apakah langkah-langkah penanganan di Sentani sudah benar atau belum.

“Kalau memang tidak sesuai prosedur, saya pastikan kita akan ambil langkah hukum,” kata Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri, kepada wartawan, Rabu (11/01)

Menurut polisi, kericuhan terjadi ketika massa pendukung Lukas Enembe berusaka masuk ke area Baseops Lanud Jayapura.

Kehadiran massa itu terjadi saat KPK sudah membawa Lukas Enembe dengan menumpang pesawat charter ke Jakarta.

Disebutkan, massa itu mengancam menggunakan senjata tajam dan panah, sehingga polisi melepaskan tembakan peringatan yang kemudian tetap tidak diacuhkan, kata polisi. Akibatnya satu orang meninggal.

Sementara, sebanyak 19 orang telah ditangkap dan saat ini mereka sedang diperiksa.

Menurut laporan wartawan Yuliana Lantipo dari Jayapura, massa berupaya mendatangi Bandara Sentani dengan harapan bisa mencegah Gubernur Papua, Lukas Enembe, ditangkap dan diterbangkan ke Jakarta.

Beberapa di antara mereka bahkan membawa busur panah.

“Kepolisian terlihat memblokade jalan menuju bandara dan menghalau massa. Suara senjata api terdengar ditembakkan beberapa kali. Polisi berseragam juga terlihat membawa pistol,” papar Yuliana kepada BBC News Indonesia.

Selain bandara, sejumlah orang juga sempat mendatangi Mako Brimob Papua, tempat Lukas Enembe diamankan setelah ditangkap. Mereka datang setelah mendapat informasi dari grup pesan singkat.

Mereka “melempar batu ke arah dalam karena gerbang utama ditutup,” kata Yuliana.

Namun, itu tidak berlangsung lama. Tidak sampai satu jam berada di Mako Brimob Kotaraja, Lukas Enembe langsung dibawa menuju Bandara Sentani.

Wartawan Yuliana Lantipo, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia mengatakan suasana di Jayapura sudah kembali kondusif.

Sementara itu, terkait penangkapan Lukas Enembe, Presiden Joko Widodo mengatakan semua warga negara memiliki “kedudukan yang sama di mata hukum” dan “proses hukum harus kita hormati”.

“Saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta, barang bukti yang ada itu pasti,” kata Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa, (10/01).

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Mathius D Fakhiri, mengimbau massa pendukung Enembe untuk “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat” dan “membiarkan proses hukum berjalan di pengadilan”.

“Semua sudah clear, sudah terbang, jadi saya harap tidak ada lagi berkembang ke yang terjadi anarkis, rusuh massa,” ujar Mathius kepada BBC News Indonesia.

Mathius berjanji akan menggunakan pendekatan lunak dalam menangani massa.

“Kami tidak mau ini menimbulkan persoalan lain.”

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.