Berita Nasional, Jakarta – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh para Menteri dan Kepala Lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Pusat, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Dalam rapat ini, Wapres yang juga Ketua Pengarah TPPS mendengarkan laporan dari masing-masing kementerian dan lembaga mengenai rencana dan progres pelaksanaan program untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Rapat diawali dengan penyampaian sambutan oleh Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan pemaparan dari para peserta rapat, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam pengantarnya, Wakil Presiden menyampaikan bahwa tahun 2023 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan tahun ke-2 sejak diterbitkannya Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Melihat progres penanganannya, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Artinya, prevalensi stunting mengalami penurunan 9,2 persen dalam 4 tahun, dari 30,8 persen di tahun 2018 dan dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan 2,8 poin persentase dari prevalensi stunting di tahun 2021.
Menurut Wapres, penurunan ini merupakan hal yang menggembirakan, namun Wapres juga mengingatkan bahwa target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
“Penurunan prevalensi stunting yang terjadi selama ini tentu saja harus diapresiasi sebagai hasil kerja kita selama ini. Namun perlu diingat bahwa Pemerintah memiliki target untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Itu artinya kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen di sisa waktu yang ada. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya. Kita harus dapat menemukan intervensi strategis yang dapat mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah diraih sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa target 2024 bisa kita capai,” ujar Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan Kemenko PMK bersama kementerian/lembaga lainnya.
Dari hasil pendampingan terpadu tersebut, diketahui bahwa lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi permasalahan pada aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi yang spesifik dan sensitif. Permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam sambutan penutupannya, Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk fokus dan mencari terobosan-terobosan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Ia meminta agar perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, Wapres juga meminta agar cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat lebih spesifik dan intensif.
“Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan para penggiat lainnya, agar mengoptimalkan perannya, meningkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak,” imbuh Wapres.
“Kita harus fokus pada intervensi yang memiliki daya dorong yang besar untuk penurunan stunting. Karena kita hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mencapai target di tahun 2024. Sedangkan target yang harus diturunkan masih cukup tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Wapres memberikan arahan agar Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti pelaksanaan program di tingkat kelurahan.
Ia juga meminta agar semua hal tersebut terus dipantau perkembangannya baik dari sisi capaian maupun kendala yang dihadapi.
“Saya minta agar pelaksanaan program dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data dan informasi yang disajikan harus up to date, agar kita tidak terlambat dalam mengambil langkah selanjutnya,” pungkas Wapres. DMS
