Berita Maluku Tengah, Masohi – Pemerintah kabupaten Maluku Tengah akan melakukan redistribusi para guru dan tenaga kesehatan guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada wilayah-wilayah yang jauh dari layanan kesehatan maupun pendidikan yang ada di Maluku Tengah.
Demikian disampaikan penjabat bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, dalam penyampaian pidato saat rapat paripurna DPRD Maluku Tengah tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Tahun anggaran 2023 yang digelar DPRD Maluku Tengah di Ruang Sidang Utama, Senin, 25/09/2023.
Dikatakan Sahubawa, selama ini kabupaten Maluku Tengah banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan tenaga ASN baik pada kesehatan maupun pendidikan dikarenakan distribusi yang tidak merata sehingga dihentikan oleh pemerintah pusat.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh dirinya selaku penjabat bupati Maluku Tengah adalah melakukan redistribusi para tenaga guru dan tenaga kesehatan lewat mobile medical service dan mobile teacher, yaitu pemindahan secara regular selama tiga bulan pada sekolah atau puskesmas yang jauh dari pusat perkotaan.
Pihaknya juga, kata Sahubawa, berencana meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur dengan menaikkan insentif bagi para tenaga kesehatan dan tenaga guru non ASN dan non PPPK, termasuk juga kepala pemerintahan negeri dan RT-RT, guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, juga ada program santunan yang akan diberikan kepada kaum duafah yang mengalami musibah, yaitu selain diberi santunan, pemerintah juga menyediakan mobil untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan dari rumah duka ke tempat pemakaman secara gratis.
Saat ini, kata Sahubawa, setiap orang harus bisa dan mampu mendobrak rutinitas demi meningkatkan produktivitas yang menjadi prioritas bersama sehingga apa yang dilakukan bukan lagi berorientasi pada proses kerja tetapi harus berorientasi pada hasil yang nyata dan dampak pada perubahan reformasi birokrasi umum berdampak pada reformasi pembangunan nasional.DMS
