Berita KKT, Saumlaki – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024.
Kegiatan workshop melibatkan BPKP Maluku, DPD RI, KPPN Saumlaki, Kejaksaan Tinggi Maluku, OPD, Pemerintah Desa, BPD, dan Pendamping Desa se – Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dibuka Penjabat (Pj) Bupati, Piterson Rangkoratat, Jumat (2/8).
Pj Bupati Piterson Rangkoratat mengingatkan pentingnya penguatan kemampuan managerial yang efektif, efisien, profesional dan peningkatan kinerja yang baik.
Rangkoratat menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menekankan bahwa desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan.
Pembangunan desa diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara masyarakat desa dan perkotaan. Diakui peningkatan pembangunan desa akan berdampak positif pada nilai tambah, kesejahteraan, serta kualitas hidup masyarakat desa di Kabupaten Duan Lolat.
Bupati juga mengingatkan pemerintah desa untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa yang telah diamanahkan.
Rangkoratat berharap melalui workshop , nantinya berdampak tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten itu, karena berdasarkan hasil verifikasi pada tahun 2024 terdapat 15 desa mandiri, 63 desa maju dan 2 desa berkembang.
Anggota Komite IV DPD RI Novita Anakotta turut hadir dalam workshop tersebut, meenjelaskan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata,serta mendukung penguatan kapasitas desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan.
Legislator Maluku ini berharap workshop menjadi langkah positif dalam memperkuat pengelolaan keuangan desa dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta merata di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kegiatan workshop menghadirkan narasumber Novita Anakotta anggota Komite IV DPD RI, Kepala KPPN Saumlaki Muhammad Lutfi, Kepala Seksi Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala BPKP Provinsi Maluku.DMS
