Jakarta (DMS) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, mengusulkan perubahan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, skema subsidi BBM saat ini kurang efektif dan sering kali salah sasaran.
“Subsidi BBM didasarkan pada harga yang lebih rendah dari biaya produksi, sehingga pemerintah harus menutupi selisihnya. Namun, praktiknya, subsidi ini sering tidak tepat sasaran,” ujar Bambang dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 di Jakarta, Senin.
Bambang menekankan bahwa subsidi berbasis BLT yang langsung diberikan kepada keluarga yang membutuhkan bisa lebih efektif. Sebaliknya, subsidi BBM sekarang ini justru sering dinikmati masyarakat yang mampu, yang menyebabkan antrean panjang di SPBU demi BBM bersubsidi.
“Orang mengantre bukan karena kelangkaan, tapi karena harga subsidi yang murah membuat pembatasan pembelian sulit dilakukan,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. Meski tidak bisa mencapai 100% akurat, skema BLT dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi BBM. Selain itu, ia berharap BLT mampu menjaga daya beli masyarakat dan menekan risiko inflasi.
“Dengan BLT, daya beli masyarakat tidak terganggu meski harga energi naik. Ini adalah esensi dari perubahan subsidi harga menjadi bantuan tepat sasaran,” tambah Bambang.
Lebih jauh, ia menilai reformasi subsidi BBM juga bisa mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut perubahan skema subsidi BBM ini bisa berjalan jika ada kemauan politik dari pemerintah.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa subsidi energi yang berpotensi salah sasaran bisa mencapai Rp100 triliun dari total Rp435 triliun alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini.
“Kurang lebih 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi salah sasaran, nilainya sekitar Rp100 triliun,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu (3/11). Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pembentukan tim untuk mengatasi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran ini.DMS/AC
