Masohi (Malteng, DMS) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Semenanjung Tanjung Sial, Pulau Seram, Kecamatan Leihitu.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Malteng, Musriadi Labahawa, untuk memantau kondisi Puskesmas Lauma Kaswari yang terbengkalai sejak selesai dibangun pada tahun 2018.
Puskesmas Lauma Kaswari, yang diresmikan oleh Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy pada November 2022, hingga saat ini belum difungsikan. Gedung tersebut kini tertutup semak belukar dan beberapa bagian mulai rusak.
Komisi IV DPRD Malteng mendesak Dinas Kesehatan untuk segera menerbitkan izin operasional agar Puskesmas tersebut dapat berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di enam dusun di wilayah Tanjung Sial, yakni Lauma, Kaswari, Waiputih, Wailapiah, Wayasel, dan Tihulessi.
Ketua Komisi IV, Musriadi Labahawa, menyampaikan bahwa Puskesmas tersebut dibangun dengan anggaran yang besar dan seharusnya dapat menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dia meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk segera menyelesaikan proses perizinan operasional agar masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang baik dan prima.
Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Mahujali i Talaohu, menyatakan pihaknya telah membentuk Satuan Kerja (Satker) untuk menginventarisasi kebutuhan operasional Puskesmas.
Dijelaskan proses penerbitan izin operasional sedang berjalan. Setelah izin diterbitkan, peralatan dan tenaga kesehatan akan segera didistribusikan ke Puskesmas, sehingga dapat segera beroperasi.
Selain memantau kondisi Puskesmas, Komisi IV DPRD Malteng juga menyoroti permasalahan pendidikan di wilayah Tanjung Sial.
Komisi menilai bahwa distribusi guru di daerah terpencil masih belum merata, menyebabkan kekurangan tenaga pengajar, terutama di tingkat SD, SMP, dan SMA.
Menurut Komisi, minimnya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas belajar (RKB) dan infrastruktur sekolah juga menjadi kendala utama.
Anggota DPRD dari PKS ini meminta pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan guna memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil seperti Tanjung Sial.
Komisi IV DPRD Malteng berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah ini.DMS
