Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang signifikan.
“Untuk Indonesia mencapai status negara maju, kita perlu tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah mencanangkan pertumbuhan 8%, yang memerlukan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang sangat penting,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).
Sri Mulyani menjelaskan sejumlah kebijakan struktural yang diperlukan, seperti investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, serta perbaikan gizi dan institusi.
Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya penyederhanaan birokrasi dan penguatan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih efisien, lebih kompetitif, dan lebih tinggi di Indonesia.
Dari sisi fiskal, Sri Mulyani menekankan pentingnya strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui berbagai instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Baik melalui belanja, insentif dari sisi penerimaan dan pembiayaan, serta penanganan risiko,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menyoroti peran penting peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di pedesaan.
Dalam hal ini, ia mengapresiasi peran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang turut mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% melalui pemberdayaan UMKM di daerah-daerah.
“Pemerintah menggunakan APBN untuk mendukung perekonomian desa dengan menyediakan lebih dari Rp 70 triliun untuk dana desa yang dialokasikan untuk 75.000 desa.
Dengan keberadaan BRIlink yang mencapai sekitar 4.300 titik saat ini, saya berharap jumlah tersebut dapat meningkat tiga kali lipat tahun depan, minimal menjadi sepertiga atau seperempat dari total desa di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.DMS/DC
