Jakarta, CNN Indonesia – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama koalisi sipil sedang melakukan konsolidasi terkait lokasi serta tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
“BEM SI dan masyarakat sipil terus melakukan konsolidasi hingga akhirnya menggelar demonstrasi,” ujar Satria kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/3) malam.
Satria menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk respons terhadap sikap pemerintah dan DPR yang tetap melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU TNI meskipun mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
“DPR tetap melanjutkan pembahasan ke tingkat paripurna tanpa mempertimbangkan aspirasi publik yang menolak RUU TNI,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pusat BEM SI Rakyat Bangkit, Herianto, menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mempersiapkan langkah konkret dalam aksi penolakan tersebut.
“Kami akan menggelar konsolidasi pada malam ini untuk merumuskan langkah-langkah lebih lanjut dalam menyikapi kebijakan yang terus bermunculan,” katanya.
RUU TNI yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR menuai kontroversi karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali konsep dwifungsi militer. Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU ini dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa.
Salah satu poin krusial dalam RUU tersebut adalah ketentuan yang memperluas jumlah kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI, yang dinilai dapat mengancam prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan.
Meskipun mendapat gelombang protes dari masyarakat, pembahasan RUU TNI tetap berjalan. Seluruh fraksi di DPR bahkan telah sepakat untuk membawa rancangan undang-undang ini ke tahap pengesahan dalam rapat paripurna mendatang.DMS/CC
