Jakarta (DMS) – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Namun, Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai gagasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Dari pidato Presiden terlihat bahwa ia belum memahami langkah utama dalam pemberantasan korupsi. Membangun penjara khusus di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa melarikan diri, apakah itu cukup memberikan efek jera?” ujar peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Selasa (18/3/2025).
Zaenur menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, sehingga hukuman pidana badan saja tidak cukup. Ia menilai pemerintah seharusnya merancang kebijakan yang lebih fokus pada pemiskinan koruptor.
“Langkah utama adalah merampas aset hasil kejahatan untuk pemulihan aset negara (asset recovery) serta mengenakan denda yang tinggi bagi pelaku,” jelasnya.
Menurut Zaenur, Indonesia perlu memperbaiki regulasi terkait tindak pidana korupsi. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret:
Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) agar mampu mengusut tindak kejahatan yang melibatkan pengayaan diri secara tidak wajar.
Peningkatan sanksi denda bagi koruptor, sehingga hukuman memiliki efek jera yang lebih kuat.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang memungkinkan penyitaan aset pelaku korupsi, termasuk bagi mereka yang melarikan diri ke luar negeri.
Selain regulasi, Zaenur menyoroti pentingnya reformasi aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika institusi yang bertugas masih bermasalah.
“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikembalikan melalui revisi Undang-Undang KPK. Selain itu, reformasi juga diperlukan dalam institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” tegasnya.
Zaenur menilai bahwa wacana yang disampaikan Presiden masih bersifat retoris tanpa langkah konkret yang dapat diuji keberhasilannya. “Sayang sekali, pidato ini hanya bombastis tanpa adanya rencana tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan kegusarannya terhadap para koruptor. Ia menilai korupsi sebagai penyebab berbagai kesulitan yang dialami masyarakat, termasuk guru, tenaga medis, dan petani.
“Koruptor membuat guru-guru, dokter, perawat, dan petani mengalami kesulitan. Karena itu, kita harus melawan mereka bersama-sama,” kata Prabowo dalam acara peluncuran tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Prabowo berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di lokasi terpencil yang didesain dengan keamanan tinggi untuk mencegah pelarian.
“Saya akan alokasikan dana untuk membangun penjara yang sangat kokoh di lokasi terpencil. Mereka tidak akan bisa keluar begitu saja, bahkan jika mencoba kabur, mereka akan berhadapan dengan hiu,” ujarnya.DMS/DC
