Masohi, Malteng DMS – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mengintensifkan upaya pengendalian inflasi yang belakangan menjadi perhatian serius.
Salah satu langkah konkret dilakukan Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawata, dengan mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Tengah di Jalan R.A. Kartini No. 15, Masohi, Jumat (11/04).
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Mario didampingi staf ahli Sekretariat Daerah Maluku Tengah. Ia menjelaskan, kunjungannya ke BPS bertujuan memperoleh data terkini terkait perkembangan inflasi sekaligus mengidentifikasi penyebab utama lonjakan harga di daerah berjuluk Pamahanunusa itu.
dikatakan Pemda terus berkoordinasi dengan BPS dan berbagai pihak dalam rangka mengendalikan inflasi. Dari pertemuan ini, kami mendapatkan masukan penting mengenai komoditas penyumbang inflasi.
Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa beberapa komoditas utama penyumbang inflasi di Maluku Tengah adalah beras, tarif listrik, dan berbagai jenis ikan, seperti ikan selar, cakalang, dan momar.
Mario menambahkan, informasi dari BPS akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah strategis dan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk jangka panjang, diperlukan fasilitas cold storage guna menyimpan pasokan ikan saat musim paceklik.
Ia juga berharap upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk kerja sama lintas sektor, dapat menekan laju inflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Menurut data BPS, Kabupaten Maluku Tengah mencatat tingkat inflasi year on year (y-on-y) tertinggi di Provinsi Maluku, yakni sebesar 5,07 persen pada Maret 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,13. Angka ini naik signifikan dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 2,85 persen.
Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yakni sebesar 4,80 persen.
Lima komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y di Maluku Tengah antara lain: ikan tongkol (1,11 persen), beras (0,63 persen), nasi dengan lauk (0,63 persen), ikan selar/kawalinya (0,58 persen), dan tomat (0,56 persen).
Sementara secara month to month (m-to-m), Maluku Tengah mencatat inflasi sebesar 0,97 persen pada Maret 2025, meningkat dibanding Februari 2025 yang mengalami deflasi 1,04 persen.
Komoditas penyumbang inflasi m-to-m antara lain tarif listrik (0,89 persen), ikan cakalang (0,14 persen), ikan tongkol (0,11 persen), cabai rawit (0,10 persen), dan ikan selar/kawalinya (0,10 persen).
Sebelumnya, pada Januari 2024, Maluku Tengah juga menjadi kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Maluku, yakni 6,46 persen (y-on-y), jauh di atas rata-rata provinsi yang sebesar 4,12 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Mario menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan langkah-langkah responsif, terarah, dan berkelanjutan.
Diakui tingginya inflasi tak lepas dari naiknya harga bahan pokok di pasar, dan ini sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Maka, upaya pengendalian harus terus ditingkatkan.DMS
