Jakarta (DMS) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti yang terjadi pada 1997–1998. Ia memastikan sistem keuangan nasional saat ini jauh lebih siap dan terpantau secara menyeluruh melalui sistem peringatan dini.
Dalam konferensi pers LPS Putih Abu-Abu Financial Festival 2025 di Jakarta, Sabtu (31/5), Purbaya menyebut bahwa LPS bersama lembaga lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki serangkaian instrumen yang mampu mendeteksi dan mengantisipasi gejolak sejak dini.
“Kami mengembangkan early warning system untuk memantau kondisi ekonomi dan sektor perbankan secara berkala dan mendalam. Dengan sistem ini, potensi krisis bisa terdeteksi lebih awal dan langkah pencegahan bisa segera diambil,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, koordinasi antaranggota KSSK—yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS—dilakukan secara rutin melalui rapat berkala. Dalam pertemuan tersebut, berbagai skenario ekonomi dibahas, termasuk langkah strategis jika terdapat tanda-tanda ancaman terhadap stabilitas keuangan.
“Kami siap melakukan intervensi dini jika dibutuhkan. Seluruh instrumen LPS akan digunakan secara maksimal, dan setiap potensi risiko akan langsung dibawa ke forum KSSK untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
KSSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), dan memiliki mandat utama menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Purbaya juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada masa krisis moneter 1998. Perbankan dalam kondisi sehat, cadangan devisa memadai, dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan solid.
“Secara keseluruhan, kita jauh lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sistem kita telah diperkuat untuk menghindari krisis serupa,” tutupnya. DMS/AC
