Bandung (DMS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito. Ia bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka data daerah-daerah yang benar-benar menyimpan dana tersebut.
“Saya sudah cek langsung ke Bank Jabar Banten (BJB), tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito,” ujar Dedi di Bandung, Selasa.
Menurutnya, jika memang ada pemerintah daerah yang menaruh uang daerah di deposito, hal itu menandakan lemahnya pengelolaan keuangan publik. Karena itu, Dedi meminta agar data daerah yang melakukan praktik tersebut dipublikasikan agar tidak menimbulkan kesan negatif terhadap daerah yang sudah bekerja baik.
“Jangan sampai semua daerah dianggap sama. Daerah yang tertib dan aktif membelanjakan anggaran malah ikut dicurigai,” katanya.
Dedi menegaskan, Pemprov Jawa Barat saat ini justru sedang mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Dedi untuk menanggapi ucapan Menkeu Purbaya yang sebelumnya menyebut ada 15 daerah, termasuk Jawa Barat, menyimpan dana di luar bank pembangunan daerah. Dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10), Purbaya menyebut Jawa Barat memiliki deposito Rp4,17 triliun.
Selain Jabar, disebut pula DKI Jakarta dengan deposito Rp14,68 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun. Berdasarkan data Bank Indonesia, total dana kas daerah yang mengendap di berbagai rekening mencapai Rp233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, provinsi Rp60,2 triliun, dan kota Rp39,5 triliun.
