Jakarta (DMS) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum seluruhnya diterima masyarakat.
“Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, penyaluran BLT untuk kelompok masyarakat dengan kategori desil 1 dan 2 menjadi prioritas sehingga pencairannya dilakukan lebih dulu. Sementara untuk penerima di luar kategori tersebut, bantuan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.
Untuk mempercepat distribusi, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur bantuan. “Saya sudah minta tim saya berdiskusi dengan PT Pos agar penyaluran dipercepat. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa dicairkan,” katanya.
Pemerintah sebelumnya menambah jumlah penerima BLT menjadi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–Desember 2025. Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga ini disalurkan sekaligus pada Oktober.
Menurut Purbaya, total anggaran BLT tambahan mencapai Rp34 triliun, dialihkan dari dana pemerintah yang tidak terserap. “Ada anggaran yang tidak terpakai, jadi saya alihkan untuk program ini,” jelasnya.
Program BLT tambahan ini diperluas hingga mencakup masyarakat desil 3 dan 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN), di luar penerima BLT reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan, sementara PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga lainnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, sebanyak 8 ribu keluarga telah menerima BLT tambahan melalui rekening Himbara. “Penyaluran akan terus berjalan, sebagian juga akan dikirim langsung ke rumah penerima melalui PT Pos,” ujarnya.
