Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Golkar, Hasan Alkatiri, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan audit terhadap anggaran tahun 2023–2024 pada proyek pembangunan jalan dan jembatan lintas Pulau Seram.
Desakan itu disampaikan Hasan menyusul banyaknya ruas jalan dan jembatan di wilayah tersebut yang kini mengalami kerusakan parah, padahal proyek serupa selalu dianggarkan setiap tahun.
“Kita sudah bosan melihat kondisi jalan seperti ini. Setiap tahun dianggarkan, tapi pekerjaan tidak pernah tuntas. Banyak ruas jalan patah dan longsor, bahkan ada jembatan yang hanya dibangun darurat tanpa kejelasan kapan akan diganti permanen,” tegas Hasan di Masohi, Rabu (22/10/2025).
Politisi Golkar itu juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) agar menyurati BPK dan BPKP untuk melakukan audit langsung di lapangan, guna memastikan penggunaan anggaran proyek infrastruktur jalan dan jembatan benar-benar sesuai dengan spesifikasi.
Selain itu, Hasan menyoroti aktivitas perusahaan-perusahaan besar di Pulau Seram yang setiap hari mengangkut material dengan kendaraan bermuatan puluhan ton, melebihi daya tahan jalan.
“Balai Jalan harus tegas! Jangan biarkan perusahaan-perusahaan besar merusak fasilitas umum. Kendaraan mereka membawa material melebihi kapasitas jalan. Ini salah satu penyebab utama kerusakan jalan lintas Seram,” tegasnya lagi.
Menurutnya, jalan lintas Seram merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat di beberapa kabupaten yang terhubung menuju Ibu Kota Provinsi Maluku, Ambon. Karena itu, pemerintah dan instansi terkait harus menjaga agar jalur vital tersebut tetap aman dan layak digunakan.
“Kalau jalan lintas rusak, otomatis aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi juga soal tanggung jawab terhadap kepentingan publik,” tutup Hasan dengan nada keras.DMS
