Jakarta (DMS) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar optimistis jumlah anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) bisa ditambah menjadi Rp1.000 triliun pada 2026 untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Hari ini (anggaran Perlinsos) Rp508 triliun. Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, penambahan anggaran Perlinsos salah satunya bisa didapat dari sisa uang negara hasil efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran Perlinsos ditetapkan sebesar Rp508,2 triliun. Angka ini meningkat 8,6 persen dibanding tahun 2025 sebesar Rp468,1 triliun.
Muhaimin Iskandar menjelaskan selama ini anggaran Perlinsos masih terbatas pada bantuan jangka pendek atau karitatif, seperti untuk bansos sembako.
Sementara, paradigma negara saat ini adalah pemberdayaan yang mengedepankan bantuan produktif untuk mewujudkan kemandirian masyarakat miskin secara berkelanjutan.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Paradigma baru tersebut sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan bangsa yang berdikari.
Selain itu, presiden juga mengamanatkan agar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menegakkan ekonomi konstitusi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya negara untuk memajukan kehidupan orang miskin.
“Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus terus bersinergi agar pemberdayaan maksimal, pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” kata Muhaimin Iskandar.DMS/AC
