Jakarta (DMS) – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
Menurutnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini harus didukung penuh oleh masyarakat serta lembaga terkait, bukan justru dipersoalkan oleh isu sesaat.
“MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi. Jika ada kasus keracunan, itu bukan alasan untuk membubarkan program, melainkan momentum untuk evaluasi dan perbaikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/10).
Libatkan Ahli Gizi hingga Tenaga Kesehatan
Haris menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak berkompeten, mulai dari ahli gizi, akademisi, tenaga kesehatan, hingga pengawas lapangan. Hal ini penting agar dapur pengolahan makanan dan sistem distribusi berjalan sesuai standar keamanan pangan.
“Dengan sinergi semua pihak, kasus-kasus keracunan bisa dihindari dan niat baik pemerintah tidak tercoreng,” jelasnya.
Prioritas untuk Wilayah 3T
Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) disebut sebagai kelompok yang paling membutuhkan kehadiran program ini.
“MBG harus tepat sasaran. Anak-anak di daerah terpencil dan tertinggal sangat menanti program seperti ini sebagai harapan nyata untuk masa depan mereka,” tegas Haris.
Respons Cepat Presiden
Haris mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang segera memanggil menteri terkait serta menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperbaiki tata kelola MBG pasca munculnya beberapa kasus keracunan.
“Ini bukti keseriusan dan komitmen Presiden untuk memastikan program MBG berjalan baik dan berkelanjutan,” katanya.
Jangan Dipolitisasi
Ia menegaskan, MBG adalah program pro-rakyat sehingga tidak boleh dipolitisasi maupun disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
“Jangan sampai kasus MBG dijadikan alat politik atau dimanfaatkan untuk korupsi anggaran. Ini program besar yang benar-benar ditujukan untuk mencetak anak Indonesia yang sehat dan pintar,” tutup Haris.
DMS/AC
