Berita Ambon – Mengakhiri tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyampaikan capaian 11 prioritas yang berhasil dikerjakan selama tahun 2022.
Penyampaian capaian kinerja tersebut, oleh Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, dan pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon dalam Konfrensi Pers yang digelar di Balaikota, Jumat (30/12.
Pj Walikota Bodewin Wattimena menyebutkan, hal – hal yang telah dicapai sepanjang tahun ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, agar semua dapat mengetahui apa yang dilakukan Pemkot Ambon
Dikatakan, 11 kebijakan prioritas tersebut yakni, Konsolidasi Internal Birokrasi, Penataan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Identifikasi Data dan Penyelesaian Hutang, Sinkronisasi Program Penurunan Angka Kemiskinan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi.
Selanjutnya, Penyetaraan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat (Pempus) dan Provinsi Maluku, Perwujudan Ambon bersih, Fasilitasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2024 serta menjaga Netralitas ASN, dan terakhir, Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku dalam Penanganan Pandemi COVID -19.
Dijelaskan, untuk kebijakan prioritas yang pertama yakni Kosolidasi Internal Birokrasi, akan berujung pada pembenahan birokrasi di lingkup Pemkot dimana proses sesuai ketentuan telah dilakukan mulai dari penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tapi juga uji kesesuaian (Job Fit) terhadap para pimpinan tinggi pratama.
Terkait dengan kebijakan itu, hasil Job Fit telah disampaikan Pansel dan selanjutnya pada Januari 2023 akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat ijin pembenahan birokrasi sesuai hasil tersebut.
Sementara itu, terkait Sinkronisasi Program Penurunan Angka Kemiskinan, ujarnya, di tahun 2021 presentase Kemiskinan sebesar 5,02 persen. Sebab itu untuk menurunkannya, seluruh proyek yang dilaksanakan tahun 2022, lebih banyak dikerjakan dengan pendekatan padat karya atau memanfaatkan tenaga kerja lokal.
Wattimena bahkan merinci semua propyek pembanguan Pemkot rata – rata dikerjakan oleh penduduk atau warga yang ada disekitar lokasi. Tujuannya agar perputaran uang tetap ada di kota Ambon, dan masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa memperoleh pekerjaan, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, tambah Wattimena, masih dalam sasaran kebijakan yang sama, Pemkot juga telah menyalurkan subsidi dampak kenaikan BBM, kepada kelompok penerima manfaat yaitu Pengemudi Ojek dan Nelayan melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia Cabang Ambon.
Terhadap kebijakan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Wattimena akui ada beberapa kegiatan yang dilakukan meneruskan kegiatan Pempus yakni Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Kota Layak Anak dan Penurunan Angka Stunting.
Kendati banyak yang dicapai Pj Walikota tidak memungkiri untuk capain BIAN presentasi Kota Ambon masih rendah, yakni 41,46 persen, hal ini dikarenakan banyak mendapat penolakan orang tua.
Wattimena akui, dari 11 Kebijakan Prioritas yang diusungnya, yang terberat adalah Perwujudan Ambon Bersih. Yang mana, dalam mengatasi persoalan persampahan di kota ini, mesti didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Dikatakan kekurangan armada berdampak pada pengangkutan sampah, di beberapa wilayah terutama di wilayah pinggiran, belum optimal.
Mengatasi persoalan ini, lanjutnya, di tahun 2023 pengelolaan sampah akan diserahkan kepada Desa/Negeri dan Kelurahan, sehingga memperkecil ruang lingkup pengawasan.
Dirinya berharap , dengan kebijakan ini nanti ada penyesuaian tarif retribusi sampah, karena selama ini Pemkot mengalami kesulitan, karena belum dilakukan penarikan retribusi sampah kepada masyarakat atau keluarga – keluarga.DMS