Ambon, Maluku (DMS) – Aktivis asal Kepulauan Kei, Vigel Faubun, mengkritik Pemerintah Provinsi Maluku atas lambatnya respons terhadap bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, pada awal Juni 2025.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Faubun menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Maluku di lokasi terdampak. Ia menilai, absennya kepala daerah di tengah kondisi darurat mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
“Ketika rakyat Kei dihantam air bah, mereka menunggu bukan hanya bantuan, tapi juga kehadiran pemimpinnya. Namun hari berganti tanpa tindakan nyata dari Gubernur,” tulis Faubun, Kamis (3/7/2025).
Banjir bandang yang melanda wilayah Kei Besar, terutama di Desa Weduar dan Ohoirenan, mengakibatkan 16 rumah rusak berat, putusnya akses jalan sepanjang lebih dari 1 kilometer, serta ratusan warga terpaksa mengungsi.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Maluku belum melakukan kunjungan langsung maupun mengirim bantuan ke wilayah terdampak.
Sebaliknya, Faubun membandingkan penanganan bencana di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku turun langsung ke lokasi kurang dari 24 jam pascabanjir, membawa bantuan logistik seperti beras, tenda, dan kebutuhan medis.
“Kami tidak iri dengan saudara-saudara di Ambalau. Tapi kami juga berharap perlakuan yang setara dari pemerintah,” lanjutnya.
Menanggapi alasan bahwa lambatnya respons disebabkan laporan dari daerah belum sampai ke provinsi, Faubun menilai argumen tersebut tidak relevan.
“Kalau laporan belum sampai, maka pemimpin harus inisiatif turun ke lapangan. Rakyat butuh kepastian, bukan alasan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, yang telah turun langsung ke lokasi sejak awal bencana dan mengambil langkah cepat dalam penanganan darurat.
Faubun menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan didorong oleh kepedulian terhadap tanah kelahirannya. Ia mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada seluruh rakyat Maluku.
“Kami ingin merasa dipimpin, bukan hanya menjadi angka dalam laporan,”tutup Faubun.DMS
