Berita Maluku Utara, Ternate – Provinsi Maluku Utara berhasil meraih alokasi Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp17,86 triliun. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, mengungkapkan hal ini saat acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD T.A. 2024 di Royal Resto, Kamis (14/12/2023).
Dibandingkan dengan tahun 2023, alokasi anggaran untuk tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,87 persen. “Jumlah tersebut terdiri dari alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp5,36 triliun, yang tersebar pada 40 K/L, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,50 triliun untuk 11 Pemda kabupaten/kota termasuk Provinsi,” ujarnya.
Tunas menambahkan bahwa peningkatan alokasi belanja K/L sebesar 6,76 persen (tahunan) pada tahun 2024 akan diarahkan untuk sejumlah perbaikan, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyelesaian infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan aparatur negara. Selain itu, alokasi TKD yang meningkat sebesar 5,49 persen akan digunakan untuk mendukung pengendalian inflasi dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.
“Sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengawal APBN tahun anggaran 2024, sehingga dapat menghasilkan belanja yang lebih berkualitas,” ungkap Tunas.
Dia berharap, melalui belanja yang efektif, APBN dapat berperan dalam menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memberikan dampak positif yang lebih besar, terutama dalam kegiatan perekonomian. Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, menambahkan bahwa APBN selama ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap perekonomian dan masyarakat.
“Optimalisasi anggaran perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan,” ujar AGK. DMS
