Anggota DPRD Maluku Herman Hattu Dinilai Tidak Paham UU Ombudsman

Ambon-Anggota  DPRD Maluku Herman Hattu, dinilai tidak paham tentang undang-undang yang mengatur  tugas dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Hassan Slamet secara tegas mengatakan pernyataan Herman Hatu, selaku anggota DPRD Maluku adalah keliru dan tidak memahami tentang undang-undang, Ombudsman maupun undang-undang tentang pelayanan publik.

Menurutnya apa yang menjadi temuan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, terkait inerja pelayanan publik pemerintahan di provinsi Maluku masuk dalam zona merah bukan sesuatu yang sengaja dibuat-buat namun berdasarakan temuan di lapangan dan berbagai laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman.

Ia mencontohkan penyempaian Presiden Jokowidodo sehubungan pelaporan Ombudsman tentang kinerja pemerintahan daerah di setiap provinsi tahun 2016, saat itu Provinsi Maluku tidak hadir karena masuk pada zona merah dalam pelayanan publik.

Selaku Ketua Ombudsman Perwakilan provinsi Maluku, Hasan Slamet  menyesalkan pernyataan salah Herman Hattu tersebut.

Hasan Slamet mengingatkan kepada Hattu untuk mempelajari undang-undang tentang Ombudsman dan undang-undang tentang pelayanan publik sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan yang sifatnya dangkal.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku sebelumnya merilis data penilaian 12 SKPD Provinsi Maluku berada pada level 45,17 (zona merah). Penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap 12 SKPD di Provinsi Maluku tahun 2016 ini sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *