Anggota DPRD Sesalkan Pencairan Anggaran KPU Tanpa Paripurna

Ambon-Pencairan anggaran Rp. 15 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Maluku oleh pemerintah provinsi tanpa melalui mekanisme paripurna DPRD Maluku menjadi perbincangan hangat akhir akhir ini.

Kendati DPRD Maluku telah menyetujui besaran anggaran yang diperuntukkan bagi penyelanggaran Pilkada 2018 mendatang namun pencairan dana tersebut dinilai menyalahi mekanisme.

Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans menyatakan, penetapan anggaran KPU untuk Pilkada 2018 telah melalui mekanisme. Sesuai kesepakatan antara Komisi A DPRD Maluku, KPU Maluku, Bawaslu dan Banggar disepakati alokasi anggaran sebesar Rp. 275 miliar, dengan rincian Rp. 200 miliar untuk KPU dan Rp. 75 miliar untuk Bawaslu.

Melkias Frans mengatakan, jika benar  telah terjadi pencairan anggaran Rp. 15 Miliar ke KPU Maluku, secara kelembagaan anggota DPRD tidak mempersoalkan hal tersebut,. Hanya saja ia menyesalkan sikap pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah (Banmus) yang tidak mengagendakan paripurna.

Menurutnya kewenangan menentukan paripurna ada ditangan pimpinan DPRD dan Banmus, karena itu penetapannya pun harus lewat paripurna DPRD. 

Seperti diketahui pemerintah Provinsi Maluku bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati penetapan anggaran pilkada serentak gubernur dan wagub Maluku tahun 2018 senilai Rp. 275 miliar.

Perencanaan anggaran ini dilakukan dalam rapat pembahasan RKA antara Komisi A, komisioner Bawaslu, KPU provinsi dan dihadiri Asisten III Setda Maluku serta Kepala BPKAD provinsi pada akhir Juli 2017.

Hasil rasionalisasi anggaran Pilkada adalah alokasi anggaran untuk Malteng dan Kota Ambon mengalami penurunan sedangkan daerah terpencil lainnya mengalami penambahan dana, setelah dilakukan penyesuaian dengan standar yang ditetapkan KPU dan didasarkan atas peraturan bupati/wali kota.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *