ASN Terlibat Ormas Anti Pancasila Akan Diberi Sanksi

Ambon-Pemerintah Kota Ambon akan memantau setiap  aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Anti Pancasila, hal ini sejalan dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Surat Keputusan Pencabutan Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wakil Walikota Ambon Syraif Hadler menyatakan, akan terus memantau aktivitas jika ada ASN yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Syarif Hadler menegaskan jika kedapatn ASN terlibat ormas terlarang, akan diberi sanksi kemungkinan sebatas konsekuensi atas pelanggaran kedisiplinan, tetapi jika kedapatan kertelitan ASN tertlalu jauh dalam organisasi tersebut  maka akan diberikan sanksi berat sesuai undang-undang.

Sanksi yang akan diterapkan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat organisasi kemasyarakatan  HTI sebagai pengurus akan diberikan dengan mengacu kepada ketentuan yang tertera di aturan tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun, aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN beserta Peraturan-peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya.

Syarif Hadler berharap di Pemkot Ambon tidak ada abdi negara yang terbukti mengikuti ormas itu.

Pembubaran HTI adalah momentum terbaik untuk menertibkan gerakan-gerakan sosial keagamaan yang mengandung semangat anti-Pancasila. Gerakan-gerakan anti-Pancasila tentu harus diberangus karena akan mengganggu eksistensi NKRI sebagai negara yang dibangun dari sendi-sendi keberagaman baik suku, agama, ras maupun budaya.

Ideologi yang mengusung pemahaman yang sempit merupakan ancaman bagi keberagaman yang berarti juga ancaman terhadap NKRI. Dalam hal ini negara perlu membuat peraturan yang tegas bahwa ideologi apa pun yang tidak sesuai dengan keindo­nesiaan dan kontrak yang mendasari keputusan membentuk bersama negara oleh para pendiri bangsa tidak boleh eksis karena bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian bangsa ini. 

Sebagai negara yang dibangun di atas konsensus nasional, Indonesia ada untuk semua golongan masyarakat dan harus membela kepentingan semua orang, baik kepentingan ekonomi, politik maupun kebebasan dalam kehidupan sosial dan beragama. Untuk itu pembubaran ormas yang mengandung semangat anti-Pancasila adalah tepat karena ormas demikian tidak punya ruang di hati rakyat Indonesia. DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *