Jakarta (DMS) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meluncurkan platform super apps Government Technology (GovTech), yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintahan.
“GovTech akan menjadi tonggak revolusioner dalam digitalisasi layanan publik. Dengan mengintegrasikan berbagai sistem yang saat ini tersebar di ribuan aplikasi, kita bisa menghadirkan pengawasan yang lebih ketat dan menutup celah penyimpangan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (27/5).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 2.700 aplikasi layanan pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas yang efisien. Situasi ini tak hanya memboroskan anggaran, tapi juga memperbesar risiko korupsi.
“Dengan GovTech, seluruh layanan pemerintah akan terpusat dalam satu platform digital. Ini akan mempermudah pengawasan, meminimalkan praktik tender fiktif, serta memastikan anggaran tersalurkan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Bamsoet, integrasi digital ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan, terutama dari efisiensi operasional dan penurunan praktik korupsi.
Salah satu fitur kunci GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank. Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PKH secara langsung kepada penerima, tanpa perantara yang rawan penyimpangan.
Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat, sistem ini berpotensi menekan kebocoran hingga 30 persen dan meningkatkan akurasi distribusi bantuan.
Meski begitu, Bamsoet mengingatkan adanya tantangan dalam implementasi GovTech, seperti kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil.
“Kunci suksesnya GovTech adalah pelatihan aparat desa, peningkatan jaringan internet, serta kolaborasi aktif dengan startup lokal,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan peringkat daya saing digital Indonesia dari posisi ke-56 pada 2020 menjadi posisi ke-43 pada 2024 versi East Ventures Digital Competitiveness Index menjadi modal penting dalam merealisasikan inisiatif ini.
“Komitmen Presiden Prabowo dalam menghadirkan pemerintahan digital bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga langkah nyata menuju sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkas Bamsoet.
Dengan GovTech, pemerintah diharapkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi. DMS/AC
