Banggar Diam-Diam Cairkan 15 Miliar Untuk KPU Maluku Tanpa Paripurna DPRD

Ambon-Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Anggaran (Banggar) rupanya secara diam-diam telah mencairkan dana Rp.15 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku tanpa melalui paripurna DPRD Maluku. Dana ini diperuntukan bagi penyelanggaraan Pilkada Maluku 2018.

Sesuai kesepakatan Komisi A DPRD Maluku, KPU Maluku, Bawaslu dan Banggar, alokasi anggaran yang diperuntukan bagi Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Maluku 2018 masing-masing Rp.200 Miliar untuk KPU dan Rp 75 Miliar untuk Bawaslu.

Anggota Komisi A DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, jika benar anggaran Rp.15 Miliar telah dicarikan ke KPU Maluku maka hal ini telah melanggar aturan karena semestinya dilakukan melalui penetapan paripurna di DPRD. 

Menurutnya kesepakatan dana sebesar Rp 200 miliar lebih tersebut, diambil dalam rapat kerja dengan komisi A DPRD Maluku. Anggaran pilkada ini masuk dua kategori yakni APBD Perubahan tahun anggaran 2017 dan APBD murni tahun anggaran 2018.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Maluku bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati penetapan anggaran pilkada serentak gubernur dan wagub tahun 2018 senilai Rp 275 miliar.

Perencanaan anggaran ini dilakukan dalam rapat pembahasan RKA antara Komisi A, komisioner Bawaslu dan KPU provinsi dan dihadiri Asisten III Setda Maluku serta Kepala BPKAD provinsi, akhir Juli 2017.

Hasil rasionalisasi anggaran Pilkada adalah alokasi anggaran untuk Malteng dan Kota Ambon mengalami penurunan sedangkan daerah terpencil lainnya mengalami penambahan dana, karena setelah dilakukan penyesuaian dengan standar yang ditetapkan KPU dan didasarkan atas peraturan bupati/wali kota.DMS

Pemprov Maluku bersama DPRD Maluku akan merampungkan rasionalisasi anggaran Pilkada 2018, pertengahan Juli mendatang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *