Berita Ambon – Warga penerima berbagai bantuan program sosial dari pemerintah, khususnya di wilayah Kota Ambon, banyak yang tidak tepat sasaran dan mendapatkan banyak protes dari masyarakat.
Hal ini diungkap langsung oleh Lurah Nusaniwe, Aprialdo Ditubun, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Senin, 05/02/2024.
Dalam penjelasannya, Aprialdo mengatakan bahwa selama ini banyak keluhan yang disampaikan warga, terutama pada wilayah kerjanya, karena sebagian besar dari mereka yang memiliki hak sebagai penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan, baik berupa beras maupun uang tunai dari pemerintah.
Dikatakan bahwa sejauh ini, yang menerima bantuan adalah warga yang secara status ekonomi cukup mapan, sementara warga yang benar-benar kurang mampu tidak mendapatkan bantuan apapun. Selain itu, banyak nama penerima bantuan yang telah pindah alamat atau meninggal dunia.
Dari ratusan nama calon penerima bantuan yang dikirim ke pemerintah pusat, kata Aprialdo, tidak semuanya akan terakomodir. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sehingga langsung dicoret.
Oleh karena itu, salah satu solusi penyelesaian yang akan dilakukan olehnya selaku Lurah Nusaniwe adalah meminta RT/RW pada masing-masing tempat di wilayah kerjanya untuk dapat mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) setiap warganya yang kurang mampu dan diserahkan ke kelurahan untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
Sementara itu, pada Kelurahan Benteng, lewat Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Leorita Ellen Mawara, saat memberikan penjelasan mengatakan bahwa dari total 662 KK penerima bantuan di Kelurahan Benteng, sebanyak 500 KK lebih telah menerima, sementara sisanya akan menyusul sesuai bukti penerima bantuan yang dibagikan lewat kantor Pos.
Sementara disinggung soal persyaratan yang ditetapkan bagi para calon penerima bantuan, kata Leorita, diantaranya masuk kategori keluarga kurang mampu, yang didukung dengan kondisi rumah yang layak, serta tidak memiliki pekerjaan.
Seperti diketahui, pelaksanaan pembagian bantuan sosial dari pemerintah, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejumlah program bantuan lainnya yang disalurkan dalam wilayah Kota Ambon, masih banyak menyisahkan persoalan mengenai nama warga yang berhak sebagai penerima bantuan.
Banyak warga berharap agar pihak terkait dapat melakukan pendataan ulang para calon penerima bantuan, sehingga mereka yang selama ini tidak terakomodir dapat dimasukkan sebagai calon penerima bantuan berikutnya.DMS
