Saumlaki (DMS) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), melibatkan partisipatif media massa dan ormas sebagai mitra strategis untuk memperkuat pengawasan Pilkada serentak November 2027.
Sosialisasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten itu berjalan sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku.
Kegiatan ini berlangsung sehari, dibuka Komisioner Bawaslu Bidang Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Sani Sarimane, bertempat di Villia Bukit Indah Saumlaki, Kamis (05/09).
Sani Sarimane dalam arahanya mengatakan, sosialisasi pengawasan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak 2024 mendatang.
Dengan melibatkan insan media dan ormas, Sarimane berharap tahapan Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota yang saat ini sedang berproses dapat menciptakan Pilkada serentak 2024 yang berkualitas dan berintegritas.
Diakui media dan ormas bagian dari strategi Bawaslu untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif mengingat keterbatasan personil Bawaslu. Terutama peran media massa untuk memperluas informasi tentang penyelanggaran tahapan hingga pasca Pilkada.
Kegiatan sosialisasi ini Bawaslu menghadirkan pemateri dari Kesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Tanimbar Milton Laratmase mengatakan, pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Dengan demikian tanggung jawab pengawasan pemilu tidak hanya berada dipundak lembaga pengawas maupun pihak penyelenggara KPU.
Menurutnya, media berperan aktif dalam proses Pilkada namun mesti mengedepankan independensi dan kode etik jurnalis.
Laratmase optimistis dengan melibatkan partisipatip masyarakat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Duan Lolat itu akan semakin berkualitas.
Sosialisasi pengawasan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak suaranya serta turut menjaga keberlangsungan demokrasi, utamanya di Kabupaten Kepuluan Tanimbar.DMS
