Bawaslu Maluku Ajak Pers Awasi Tahapan Pilkada Maluku 2018

Ambon-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati Wakil Bupati Tahun 2018, melibatkan media cetak, elektronik dan online di Kota Ambon, Rabu (1/11).

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Maluku, Paulus Titaley mengatakan, pengawasan berjenjang yang sistematis dijajaran pengawas pemilu mulai dari level Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tingkat desa/kelurahan sampai pada level Bawaslu Maluku menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah .

Menghadapi Pilgub dan Pilbup 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019 nanti  pers kiranya mampu bersikap independen dan menjaga integritasnya dalam setiap pemberitaan.

Menurutnya  media harus mampu menjadi sarana pendidikan penyadaran politik bagi rakyat. Karena setiap calon memiliki peluang, massa/ pendukung dan juga kepentingan.

Ia mengatakan ketika ada keberpihakan media atau jurnalis terhadap calon tertentu, maka pada saat itu juga telah terjadi penyebaran bibit perpecahan. Apalagi jika terjadi black campaign (kampanye hitam) yang tujuannya memfitnah dan menjelek-jelekan calon lain tanpa bukti yang jelas.

Selain media, Bawaslu juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan untuk pengawasan partisipatif.

Kendati sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi mengingat jumlah komisioner Bawaslu dan Panwaslu yang minim.

Dikatakan, kerjasama ini hanya dengan organisasi nasional di Maluku yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi hingga kecamatan, termasuk juga KNPI, pramuka dan beberapa LSM.

Titaley mengatakan, sentral pengawasan Pilkada sejatinya terletak pada jajaran pengawas tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas langsung di lapangan.

Ia menambhakan proses pengawasan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Bawaslu tetapi seluruh stakeholder termasuk media sebagai salah satu pilar demokrasi.

Menurutnya, komunkasi internal yang efektif sangat diperlukan untuk mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas, sehingga tingkat pelanggaran pemilu dapat diminimalisir.

Sementara itu Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama menyatakan, akan menjadi tidak adil jika media massa atau pers ternyata lebih mementingkan kepentingan golongan atau pihak tertentu. Jika demikian, maka berita dan informasi media tersebut akan menguntungkan pihak tertentu dan secara tidak langsung akan mengarahkan opini dan cara berpikir pembaca/masyarakat dalam memahami sesuatu.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *