Berita Papua, Jayapura – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua telah melakukan langkah proaktif dengan menyiagakan 70 personel Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) guna mencegah pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, menyampaikan bahwa peran Panwaslu sangat krusial dalam mengawasi, mengendalikan, dan memastikan penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Dalam sebuah pernyataan di Jayapura pada hari Selasa, Hardin menjelaskan bahwa upaya pencegahan pelanggaran menjadi fokus utama daripada hanya mengukur berapa banyak pelanggaran yang dapat diidentifikasi.
“Kami telah menggelar apel siaga pengawasan pemilu yang nantinya akan disebarkan ke sembilan kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurut Hardin, penekanan utama adalah mencegah kecurangan sejak dini. Jajaran Panwaslu diberikan tanggung jawab untuk menjaga setiap tahapan pemilu dan memastikan tidak ada ruang bagi politisasi identitas atau ujaran kebencian di masyarakat.
Dalam persiapan mengawasi Pemilu 2024, Hardin menjelaskan bahwa Panwaslu telah dilengkapi dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawas.
“Para pengawas diminta untuk menghindari potensi pelanggaran, bersikap netral, dan mengedepankan integritas,” tegasnya.
Hardin mengajak Panwaslu untuk menjaga profesionalitas, keadilan, objektivitas, dan integritas, serta memastikan hak pilih setiap warga negara terjaga dengan baik. Dia juga mencatat bahwa empat kabupaten dan kota di Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Sarmi, termasuk dalam kategori rawan tinggi dalam Pemilu 2024. DMS-Antara
