Ambon, Maluku (DMS) – Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku turun ke jalan dalam aksi demonstrasi menentang kebijakan sepihak yang dinilai menindas hak para pedagang asongan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LIRA Maluku, Salim Rumakefing, yang turun langsung memimpin aksi di lapangan, menjelaskan maksud dan tujuan dari aksi tersebut. Menurutnya, LIRA Maluku mengecam keras keputusan pihak Pelindo, Pelni, dan KSOP Yos Sudarso yang dianggap secara sepihak melarang aktivitas jualan para pedagang asongan di atas kapal yang bersandar.
“Larangan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara seharusnya hadir untuk membela rakyat kecil, bukan malah mengusir mereka dari tempat mencari nafkah,” tegas Salim Rumakefing di tengah aksi demonstrasi, Kamis (07/08).
Ia juga menambahkan bahwa perlindungan negara terhadap fakir miskin bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945.
“Pedagang asongan itu bagian dari rakyat. Mereka tidak meminta-minta, tapi berjuang mencari rezeki dengan cara yang halal. Kalau negara tidak hadir untuk mereka, lalu untuk siapa?” lanjut Salim.
Dalam aksinya, LIRA Maluku melontarkan tuntutan keras kepada berbagai instansi terkait. Mereka mendesak Kementerian BUMN segera mencopot Kepala Pelindo Regional 4 Ambon dan Kepala Pelni Cabang Ambon. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga diminta mencopot Kepala KSOP Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, serta Gubernur Maluku didesak memanggil dan meminta pertanggungjawaban para pejabat terkait atas keputusan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyentuh isu krusial, yakni perlindungan terhadap masyarakat kecil di ruang-ruang ekonomi strategis. Menurut LIRA, para pedagang asongan yang mencari nafkah di pelabuhan adalah bagian dari rakyat yang wajib dilindungi negara, bukan justru dijauhkan dari sumber penghidupan mereka.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada respons konkret dari pemerintah. Jangan biarkan para pedagang ini terus menjadi korban kebijakan elitis yang tidak memikirkan kehidupan rakyat bawah,” pungkas Salim.
Aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dan keadilan yang berpihak pada para pedagang asongan. Mereka berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dan mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.DMS
