Belanja Kota Ambon 2016 Ditetapkan Rp1,2 Triliun

Ambon-Belanja daerah kota Ambon dianggarkan Rp1,2 triliun atau naik 2,87 persen dari APBD-P tahun 2015, Demikian dikatakan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1,9 triliun, atau mengalami kenaikan 9,53% dari APBD Perubahan tahun 2015. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp1,2 Triliun atau naik 2,87 persen dari APBD-P tahun 2015.

Menurut dia, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2016, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Perwali Nomor 36 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Kota Ambon.

APBD kota Ambon tahun 2016 dalam struktur anggaran mengalami defisit Rp14,3 miliar.Jumlah tersebut ditutupi oleh pembiayaan daerah yang terdiri dari prediksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015.

Setelah dikurangi penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang Rp14,3 miliar, sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Ia mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Ambon meliputi, pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dianggarkan Rp117 miliar.

Selanjutnya dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer pempus berupa dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Selain itu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dianggarkan Rp842 miliar atau naik 13,08% dari APBD-P 2015, dan memberikan kontribusi 70,57% dari total pendapatan daerah.

Richard menyatakan, setiap SKPD diminta utuk mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tahun 2016.

Setiap pimpinan SKPD juga diminta untuk mengambil langkah implementatif bagi perwujudan pembangunan di kota yang berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik termasuk perencanaan dan evaluasi pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.(Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *