Belum Terima Tunjangan Penyetaraan Pendidikan, Komisi D : Guru Harus Bikin Laporan Tertulis

Ambon – Anggota Komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam mengimbau para guru di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang mengeluh karena belum menerima tunjangan penyetaraan pendidikan Strata satu (S1) agar membuat laporan tertulis secara resmi ke DPRD.

Imbauan ini disampaikan karena selama ini belum pernah ada guru yang memasukkan laporan resmi ke komisi kalau mereka belum menerima dana bantuan pendidikan S1 sebesar Rp 3 juta per orang.

Kebijakan pemerintah telah mewajibkan setiap guru SD maupun SMP dan SMA/SMK untuk menyetarakan pendidikan mereka ke jenjang S1 hingga akhir tahun ini dan kalau tidak dilakukan maka para guru ini akan dialihkan sebagai tenaga tata usaha dan tidak dizinkan mengajar.

Pemprov Maluku sejak tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran penyetaraan guru S1 sebesar Rp 3 juta per guru dalam APBD dan jumlah guru yang wajib mengikuti pendidikan S1 dalam data base diperkirakan lebih dari 12.000 orang.

Namun para guru di Kabupaten Maluku Tenggara mengeluh karena kebanyakan dari mereka mengikuti pendidikan S1 dengan menggunakan dana sendiri.

Selain itu, ada pula guru mata pelajaran olahraga yang merasa dianaktirikan dalam program penyetaraan pendidikan S1 karena tidak mendapat prioritas sehingga mereka terpaksa menggunakan anggaran pribadi.

Karena itu John Rahantoknam meminta para guru yang belum menerima dana tersebut agar segera membuat laporan secara rinci ke Komisi DPRD Maluku sehingga komisi punya data yang akurat mengenai berapa banyak guru yang belum menerima dana tersebut.

Dengan dasar pelaporan resmi seperti ini, komisi dapat memanggil mitra terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk meminta klarifikasi.(DMS-Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *