DPRD Kota Ambon Bentuk Posko Pengaduan Bantuan

4
31
Berita Ambon
DPRD Kota Ambon Bentuk Posko Pengaduan Bantuan

Berita AmbonDPRD Kota Ambon berencana membentuk posko pengaduan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah, dengan syarat melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) surat keterangan domisili dari RT/RW dan Kelurahan di kota Ambon.

Penegasan ini di sampaikan langsung  ketua DPRD kota Ambon Elly Toisuta saat di wawancarai tim DMS Media Group pada Rabu 29/04/2020, Ia menjelaskan begitu banyak data di lapangan dimana  penerima bantuan  yang di berikan oleh pemerintah pada tingkat RT/RW dan kelurahan yang tidak singkron.

Sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak  menerima bantuan dari pemerintah, akan tetapi tidak menerima bantuan tersebut, bisa datang mengadu ke gedung wakil rakyat  DPRD kota Ambon lewat posko pengaduan.

Untuk itu kata Toisuta dari hasil koordinasi DPRD kota dan Pemerintah kota Ambon maka dalam waktu dekat DPRD kota Ambon akan membentuk posko pengaduan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, akan tetepi sampai saat ini belum menerima bantuan tersebut, bisa langsung  melapor dengan membawakan surat Keterangan.

“Saat ini kita di DPRD akan membuat sebuah posko pengaduan untuk masyarakat yang belum menerima hak mereka, tetapi tidak menerima  bantuan,  itu bisa datang melapor ke DPRD dengan membawa jati diri mereka seperti KTP atau KK kalau masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan itu bisa datang melapor ke posko pengaduan DPRD melalui komisi terkait dan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait supaya kita mensingkronkan data – data penerima” ungkap Elly Toisuta.

Lebih lanjut dikatakan Toisuta, DPRD kota Ambon selaku lembaga pengawasan yang selalu mengawasi seberapa jauh penangan bantuan selama masa pandemi covid-19 di kota Ambon sehingga bantuan-bantuan yang di berikan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah benar-benar tersalurkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Toisuta menjelaskan Dirinya telah berkoordinasi dengan Sekrestaris Dewan Kota Ambon untuk menyiapkan seluruh perangkat sehingga posko pengaduan yang di buat oleh DPRD Kota Ambon dapat di ketahui oleh masyarakat untuk datang mengadu. Berita Ambon radiodms.com

4 KOMENTAR

  1. Klu pemilu samua harus ikut pemilihan tp klu susah spt ini cm yg di anggap susah sj yg dpt aneh pdhal semua lapisan masyarakat terdampak bkn dampak covit pilih2 org aneh kan kebijakan nya

  2. Klu pemilu samua harus ikut pemilihan tp klu susah spt ini cm yg di anggap susah sj yg dpt aneh pdhal semua lapisan masyarakat terdampak bkn dampak covit pilih2 org aneh kan kebijakan nya

  3. Di Maluku org tidak mampu banyak dan tidak semua dpt sedangkan di Papua semua masyarakat dpt tdk terkecualian sioh katong tdk mampuh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here