DPR Dorong Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

0
17866

Batam-Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan, atau yang sering disebut RUU Daerah Kepulauan.

RUU segera dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI untuk menetapkan siapa yang harus membahas Undang-Undang yang sejatinya telah masuk dalam Prioritas Prolegnas (Prolegnas) 2017 lalu.

”Saya usulkan dibahasnya di Pansus saja, supaya menjadi lintas fraksi dan lintas komisi, karena Undang-Undang ini cakupannya lebih kompleks. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Apalagi kalau pemerintah (Mendagri) mau mengeluarkan Perppu, maka DPR tinggal menyetujuinya saja,” kata Fahri dalam konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam, Senin  (29/1).

Menurut Fahri, RUU ini sudah lama ditunggu. Menurutnya, cara mengelola Republik Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan laut itulah yang harus diubah. Selama ini, cara berpikir pengelolaan negara berorientasi daratan.

”Saya beberapa kali ke Kepulauan Seribu. Dan jangan lupa, Jakarta itu juga adalah Provinsi Kepulauan, sama seperti Kepri. Kurang dari 5 persen Jakarta itu adalah daratan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengatakan, RUU Daerah Kepulauan ini menjadi salah satu perwujudan kepastian hukum dalam mempercepat pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut Nono, RUU Daerah Kepulauan merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Komite I DPD RI. Selaku salah satu pimpinan DPD RI, Nono mengaku hanya ikut memberikan stimulan atau penguatan dalam sosialisasi RUU ini.

“Semoga RUU ini segera terwujud resmi menjadi UU guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang bercirikan kepulauan, yang juga sekaligus akan mempercepat Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat No 56/Pres/12/2017 kepada Ketua DPR RI tentang Rancangan UU tentang Daerah Kepulauan yang ditujukan kepada Kementerian, DPR, serta DPD untuk segera melakukan pembahasan. Muqowam yakin, RUU tersebut bisa jadi harapan menyejahterakan masyarakat kepulauan.

”Alhamdulillah DPR pun sudah membentuk Pansus untuk membahas RUU DK, harapannya dalam tahun 2018 ini sudah terlahir UU DK,” kata anggota DPD asal Jawa Tengah ini.DMS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here