Berita Papua, Jayapura – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menyertakan 17.385 kader guna membantu penurunan angka prevelansi hingga ke angka nol persen di Papua.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparay mengatakan, pihaknya menargetkan kasus stunting bisa turun hingga 15,5 persen pada tiga tahun ke depan.
“Kami bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting yang mana berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 Papua berada di angka 29,5 persen,” ujar Nerius.
Menurut dia, tingginya kasus stunting Provinsi Papua dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kurangnya pasokan makanan bergizi untuk anak, perilaku hidup bersih, belum tersedianya rumah layak huni serta akses air bersih dan pemahaman tentang kesehatan lingkungan.
“Kami akan menugaskan tiga orang kader pada setiap kampung guna memberikan sosialisasi terkait stunting,” katanya.
Nerius menjelaskan, tiga kader tersebut terdiri dari bidan, kader PKK dan kader kesehatan di mana untuk membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan percepatan penanganan stunting di setiap kampung.
“Hal ini penting untuk dilakukan sosialisasi serta dibutuhkan kerja sama dengan seluruh instansi terkait, sehingga target penurunan prevalensi stunting Nasional 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai,” ungkapnya.
“Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mana ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar,: tambahnya. DMS
