Ambon, Maluku (DMS) – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI) Wilayah Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (17/7/2025). Aksi ini menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang diduga melibatkan dua pejabat dinas tersebut.
Dalam orasinya, massa BPHI mendesak Kejati Maluku segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penggelapan dana pendidikan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Bursel, Muhammad Ali Solissa, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan saat ini, Mu’min Tomnussa.
Ketua Umum BPHI Wilayah Maluku, Anshari Betekeneng, menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut mencakup dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2018–2019. Pada periode itu, Tomnussa menjabat sebagai Kepala Bidang SMP sekaligus Manajer Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Bursel.
Menurut Anshari, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp20 miliar, terdiri atas lebih dari Rp18 miliar untuk perawatan gedung sekolah dan sekitar Rp2 miliar untuk pengadaan sarana seperti buku dan bangku. Selain itu, bantuan dari Pemerintah Australia untuk pembangunan rumah dinas pendidikan juga disebut tidak direalisasikan secara maksimal.
Setelah berunjuk rasa di Kejati Maluku, massa BPHI melanjutkan aksi mereka ke depan Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dengan tuntutan yang sama. Mereka berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku.DMS
