BPK-RI Maluku: Temuan Yang Mempengaruhi Opini Tahun Anggaran 2016.

Ambon-Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah se-Maluku oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku menemukan sejumlah persoalan yang mempengaruhi opini tahun angaran 2016.

Untuk Aset tetap setidaknya ada delapan Pemda belum mengatribusi biaya pemeliharaan/biaya lainya setelah memperoleh aset tetap. Enam Pemda belum melakukan atau menuntaskan inventarisasi aset tetap secara lengkap dan menyeluruh.

Untuk pencacatan KIB terdapat tujuh Pemda  tidak informatif, karena masih terdapat aset yang belum dicatat dan terdapat selisih antar laporan pencatatan. Di enam Pemda dari hasil pemeriksaan ditemukan aset tetap tidak diketahui keberadaanya, dikuasai pihak ketiga dan bangunanya dibangun diatas lahan milik masyarakat/pribadi senilai Rp.200,48 miliar.

Dari pemeriksaan aset lain tahun 2016, ditemukan ketekoran kas senilai Rp.42,47 miliar belum dilakukan upaya pemulihan oleh tiga Pemda.

Tiga Pemda bermasalah dengan Utang Jangka Pendek dan Utang  FPK karena Utang pihak ketiga dan FPK belum disajikan secara handal atau tidak ada bukti, nilai pekerjaan tidak dapat diukur dan tidak ada FPK

Belanja Modal dan Belanja Barang di dua Pemda terindikasi fiktif karena belanjanya tidak dapat di pertanggungjawbakan dan tidak diotorisasi. Sedangkan  Pendapatan beban LO dan Pendapatan belanja LRA di enam Pemda, realisasi penerimaan dan penggunaan dana BOS dan Kapitasi JKN tahun 2016 senilai Rp.141.6 miliar tidak dikelola dalam mekanisme APBD.

Demikian halnya dengan untuk kas bendahara pengeluaran, sisa UP dan ketekoran kas yang ditemukan pada saat pemeriksaan senilai Ro.5,27 miliar.DMS

Ade Iwan Ruswana menilai, tata kelola keuangan Pemerintah Daerah se-Maluku tahun 2016 masih memprihatinkan. Dari 12 Pemda hanya empat yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Perolehan opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP), disandang Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual dan Kota Ambon .

Sedangkan tiga Kabupaten masing-masing Seram Bagian Barat, Buru Selatan  dan Kabupaten Kepulauan Aru, laporan keuangannya tidak dapat diberikan pendapat oleh BPK.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *