BPK-RI Maluku Temukan Indikasi Kerugian Negara Di Bursel Atas Pengelolaan Keuangan

Ambon-Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), satu dari 12 Pemerintah Daerah yang menempati posisi teratas terindikasi kerugian negara atas pengelolaan keuangan kurun waktu tahun  2016.

Indikasi adanya kerugian negara ini setelah setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016.

Hasil Pemeriksaan atas laporan Belanja Barang/Pengadaan Barang atau Jasa Fiktif, posisi teratas yaitu Kabupeten Buru Selatan (Bursel) Rp.8,969 miliar, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp.7,517 miliar, Kabupaten Buru Rp.256.25 juta, Aru  Rp.219,25 juta,  Kota Tual Rp.117,50 juta

Untuk Laporan Belanja Perjalanan Dinas Fiktif, Bursel Rp.3,773 milar, Tual Rp.186,7 juta, Maluku Tengah Rp.103,5 juta dan Kabupaten Buru Rp.44,41 juta

Perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan, lagi-lagi ditempati Kabupaten Bursel yakni sebesar, Rp.2.434.386.396, Seram Bagain Timur Rp.1.450,173.200, Maluku Tenggara Rp. Rp.713.399.730, Maluku Barat Daya Rp.402.780.000, Pemprov Maluku Rp.334.727.500, Kabupaten Aru Rp.2018.663.830,-

Kabupaten Buru Rp.203.040.000, Seram Bagian Barat Rp.115.660.000, Kota Tual Rp.112.617.000, Maluku Tenggara Barat Rp.105.293.8000 dan Kota Ambon Rp.103.757.000

BPK juga menemukan indikasi kerugian negara untuk jenis belanja tidak sesuai (diberikan kepada yang tidak berhak) atau melebihi ketentuan seperti pembayaran gaji, tunjangan honor serta perhitungan Parpol yakni di Kabupaten Buru Rp.214.200.000, Bursel Rp.520.863.000, Maluku Tengah Rp.393.246.600, Maluku Barat Daya Rp.274.090.572, Kota Tual Rp.204.836.600, Maluku Tenggara Rp.133.045.780, Kabupaten Aru Rp.131.533.000 serta Pemerintah Kota Ambon sebesar 100.000.000,-

Sedagkan untuk indikasi kerugian jenis belanja volume pekerjaan fidik yakni Buru Selatan Rp.3.350.637.952, Kabupaten MBD Rp.2310.028.988, Kabupaten SBT Rp.1.321.110.780, MTB Rp.1.287.715.706, SBB Rp.1.244.706.040, Malra Rp.1.213.752.447

Kabupaten Maluku Tenggah Rp.917.355.724, Kota Ambon Rp.779.586.335, Kabupaten Buru Rp.767.732.063, Kabupaten Aru Rp.735.694.003, Kota Tual Rp.650.879.992 dan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp.14.284.842.

Dari hasil Audit, BPK juga menemukan rekanan di tiga Kabupaten tidak menyelesaikan proyek pekerjaan yang bedampak terhadap indikasi kerugian negara yakni di Buru Selatan sebesar Rp.1,478 miliar, Kota Ambon Rp.307.98 juta dan Kabupaten SBT Rp.87.65 juta.

Temuan kerugian juga untuk pos pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi dimana terindikasi adanya unsur merugikan negara yakni Kabupaten MBD Rp.1,524 miliar, serta Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp.281,58 juta. Kelebihan pembayaran jasa konsultasi, SBB Rp.1,026 miliar, SBT Rp.478,97 juta, Pemprov Maluku Rp.435.97 juta dan MBD Rp.64 juta

Menariknya ada sejumlah bendahara yang tidak mampu menunjukan bukti pembayaran (ketekoran kas) antara lain bendahara pengeluaran di Kabupaten Bursel sebesar Rp4,057 miliar, Aru Rp.1,73 miliar, SBB 287,11 juta, MBD Rp.198,7 juta.

Sedangkan penggunaan uang daerah untuk kepentingan pribadi juga terjadi di Kota Tual Rp.468 juta, Buru Rp.368,25 juta, SBB Rp.192,7 juta dan Kabupaten SBT Rp.105,55 juta. DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *