Berita Maluku, Ambon – Kericuhan terjadi saat beberapa orang dari Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM) menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (05/08).
Petugas dan Jaksa mengamankan Ketua FPLRM, Roni Somar yang juga Koordintaor demo ke dalam kantor Kejaksaan.
Kericuhan bermula setelah pendemo mencoba merusak pagar dan melempari kantor kejaksaan Tinggi Maluku, serta meneriakan Kejaksaan pembohong.
Sambil berorasi pendemo menghalangi akses masuk keluar pegawai baik Jaksa Kejati maupun Jaksa dari Kejari Ambon. Pendemo hanya memperbolehkan akses keluar masuk untuk wartawan dan anggota Polisi.
Akibat tindakan itu beberapa Jaksa dari Kejari Ambon maupun Jaksa dan pegawai lingkup Kejati Maluku tidak bisa keluar – masuk untuk melakukan aktfitas di Kantor Kejati yang terletak di Jalan Sultan Chairun itu.
Beberapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) hendak ke Pengadilan Negeri Ambon mengikuti persidangan tertahan.
Negosiasi petugas dan Jaksa agar pendemo tidak menghalangi akses keluar masuk ke kantor Kejati tidak diindahkan pendemo, sehingga security dan beberapa Jaksa mengamankan Roni Somar ke dalam kantor Kejaksaan.
Aksi mereda setelah Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Maluku Muji Martopo, menemui pendemo dan berdialog serta menerima tuntutan pernyataan sikap pendemo.
“Kami bukanya tidak ingin menemui saudara – saudara, tetapi mengingat saat ini masih dalam situasi pandemic, sehingga tuntuntan pernyataan sikap sebaiknya diberikan kepada petugas” kata Muji Martopo kepada pendemo,
Diketahui FPLRM menggelar aksi demo untuk yang ke-20 di Kantor Kejati terkait dugaan penyelewengan dana Covid 19 diduga oleh dilakukan Bupati Maluku Tenggara Muhamd Taher Hanubun. Mereka juga mempertanyakan penutupan kasus dugaan gratifikasi istri Bupati Maluku Tenggara tersebut.
Meskipun di tengah guyuran hujan, pendemo tetap berorasi dan meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Undang Mugapol, untuk menemui mereka dan menjelaskan terkait penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Covid 19 di Maluku Tenggara.
Roni Somar dalam orasinya meminta secepatnya kasus tersebut diusut secara tuntas dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa kepala dinas di lingkup Pemda.
Meraka menolak dengan tegas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan Covid 19.DMS
