Berita Tual – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan mahasiswa di kota Tual,dari HMI, PMII, KAMMI, IMM, HIMPEF, dan Pemuda TOM TAD, melakukan aksi demo penolakan undang – undang Omnibus Law Cipta Kerja di balai kota Tual, dan gedung DPRD, Ricuh.
Pantauan DMS Media Group, pada Senin 11/10/2020, aksi demo ini di jaga ketat oleh polisi dan TNI di pimpin langsung oleh kapolres Tual, Alfaris Pattiwael, bersama Dandim 1503 Tual Mario Cristian Noya.
Para pendemo sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas mengamakan jalannya aksi di depan kantor walikota Tual, hal ini dikarenakan para pendemo belum diberikan izin untuk masuk ke dalam kompleks balai kota Tual untuk menyampikan tuntutan mereka.
Berselang beberapa waktu akhirnya para pendemo di izinkan masuk ke balai kota Tual, namun mereka tidak dapat bertemu dengan walikota yang sementara berada diluar daerah, dan hanya diterima oleh asisten III mewakili walikota Tual.
Kordinator aksi demo Amaludin Leisubun, kepada tim DMS Media Group, mengatakan bahwa aksi demo ini ingin bertemu langsung dengan walikota Tual Adam Rahayaan, untuk meminta agar walikota Tual, memberikan pernyataan bahwa pemerintah daerah kota Tual, menolak undang – undang Omnibus Law yang telah di tetapkan oleh DPR RI sejak tanggla 5 Oktober lalu.
Amaludin Leisubun menegaskan aksi demo penolakan oleh mahasiswa dan masyarakat, karena banyak kelemahan pada pasal dan ayat yang ada dalam undang – undang Omnibus Law tersebut.
Ia mencontohkan tentang lingkungan hidup, perikanan dan kehidupan masyarakat adat di kota Tual dan Maluku Tenggara tentang hak ulayat tanah akan di ambil alih semua oleh pemerintah pusat.
“Bagi kami UU ini meresahkan masyarakat karena dari dulu misalnya tanah Kei masyarakat meti karena batas tanah dan saudara perempuan bagi kami undang – undang ini sangat berdampak bagi kami apalagi soal investasi dan juga, kami dari Aliansi pemerhati Bangsa kami menuntut adanya 15 anggota DPRD temui kami kalu tidak aka ada aksi berikutnya” Ujar Leisubun.
Dari gedung balai kota Tual, pendemo melanjutkan aksi mereka ke DPRD kota Tual, setibanya DPRD kota Tual, mereka mendesak DPRD kota Tual memberi dukungan menolak atas disahkannya undang-undang Omnibus Law, namun seluruh anggota DPRD sementara reses sehingga gedung DPRD sepi dari rutinitas dewan.
Ketidak hadirnya anggota DPRD kota Tual menemui mahasiswa, membuat para mahasiswa emosi dan menerobos brikade aparat keamanan dan berhasil masuk ke dalam gedung DPRD kota Tual,terlihat mahasiswa merusak berbagai fasilitas meja, kursi dan lainya yang ada pada ruang sidang utama DPRD kota Tual.
Kisruh sempat terjadi didalam ruang DPRD hingga diluar gedung DPRD kota Tual antara mahasiswa dengan aparat keamanan, sejumlah mahasiswa ditahan karena terbukti melakukan pengerusakan fasilitas dalam ruang DPRD kota Tual.
Sementara itu ketua DPRD yang baru tiba dari luar kota langsung datang menemui masa pendemo didepan gedung DPRD kota Tual, dihadapan mahasiswa Borut mengatakan dirinya selaku ketua DPRD tidak berkewenangan untuk menghadirkan 15 sampai 20 anggota DPRD menemui mahasiwa, sesuai tuntutan mahasiswa, karena dalam DPRD terdiri dari berbagai partai politik, sehingga masing-masing partai memiliki aturan dimana ada yang mendukung ada pula yang menolak.
Dengan demikian maka kehadirian dirinya menemui mahasiswa karena PKS adalah salah satu partai yang menolak undang-undang Omnibus Law tersebut, bersama dengan rekan-rekan dari partai Demokrat.
Ia meminta mahasiwa memberikan isi pernyataan sikap yang mereka sampikan untuk selanjutnya akan dibahas secara internal dengan para anggota DPRD lainya dan selanjutkan akan disampaikan secara berjenjang dari pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat.
“Saya bisa teruskan PKS kalu partai lain saya tidak mungkin bisa menginstruksikan itu karena sikapnya adalah sikap partai, sikapnya adalah sikap Fraksi saya tidak bisa memaksakan itu aspirasi dari masyarakat Indonesia kita semua tau di media bagaiman sikap partai partai kemudian itu menolak menerima hanya dua partai saja yang menolak yakni PKS dan Demokrat saya berani di sudara sekalian kalu PKS menerima mungkin saya tidak hadir disini saya boleh katakana itu apapun kritik sudarah – sudarah silahkan, aspirasi dari teman – teman akan kita bicarakan di internal dan akan kita sampaikan berjenjang mulai dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat” Ujar Borut.
Seperti terlihat saat demo dilaksanakan oleh ratusan mahasiswa dan masyarakat serta organisasi kepemudaan kota Tual, dari HMI,PMII, KAMMI, IMM, HIMPEF, termasuk juga Pemuda TOM TAD, yang tergabung dalam Front Pemerhati Bangsa dan Aliansi Serikat Kerja, terlihat aksi pembakaran ban bekas di depan jalan raya dilakukan oleh para mahasiswa.
Selian itu juga terlihat puluhan aparat keamanan berseragam, melakukan pembagian air mineral kepada para mahasiswa, hal ini membuktikan bahwa sikap yang ditunjukan oleh aparat keamanan adalah pengayom masyarakat yang perlu mendapatkan apresiasi dari seluruh pihak, termasuk juga mahasiswa. radiodms.com
